Nuruzzaman Kesal Fadli Zon Hina Kiai: Mundur dari Gerindra

Cuitan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Twitter menyulut amarah Nuruzzaman. Cuitan Fadli yang mengatakan Katib Aam

Nuruzzaman Kesal Fadli Zon Hina Kiai: Mundur dari Gerindra
Istimewa
Fadli Zon 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Cuitan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Twitter menyulut amarah Nuruzzaman. Cuitan Fadli yang mengatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf tersebut sudah membuat malu bangsa Indonesia karena berpidato di Israel dan tidak menyinggung soal kemerdekaan Palestina berujung kepada keputusan Nuruzzaman untuk mundur dari Partai Gerindra.

"Kemarahan saya memuncak karena hinaan saudara Fadli Zon kepada kiai saya, KH Yahya Cholil Staquf terkait acara di Israel yang diramaikan dan dibelokkan menjadi hal politis terkait isu ganti Presiden," tulis Nuruzzaman dalam suratnya yang diterima wartawan kemarin.

"Bagi santri, penghinaan pada kiai adalah tentang harga diri dan marwah, sesuatu yang Pak Prabowo tidak pernah bisa paham karena Bapak lebih mementingkan hal politis saja," ujarnya.

Sebelum menuliskan surat pengunduran dirinya, Nuruzzaman sempat membalas kicauan Fadli yang dianggapnya menghina sang kiai. "Cuma ngomong begitu doang ke Israel. Ini memalukan bangsa Indonesia. Tak ada sensitivitas pada perjuangan Palestina. #2019GantiPresiden," tulis Fadli Zon di Twitter.

Berikut isi surat terbuka pengunduran diri Kang Zaman, sapaan Nuruzzaman, yang viral di medsos:
Kepada Yth,
Bapak Prabowo Subianto
Ketua Umum DPP Partai Gerindra
yang saya banggakan

Dengan hormat,

Melalui surat ini saya akan sampaikan hal yang pribadi terkait posisi saya sebagai kader dan juga pandangan umum yang saya dapatkan ketika melakukan turlap yang berhubungan dengan isu dan hal strategis terkait Partai Gerindra.
Pertama, perlu saya sampaikan kepada Bapak bahwa saya bergabung dengan Gerindra pada medio 2014, tepat di masa pertarungan Pilpres. Dan saya berbangga hati bisa mengawal Bapak di perhelatan akbar Pilpres melawan Bapak Joko Widodo.
Hal utama dan terutama yang melatarbelakangi saya mendukung Bapak adalah jiwa kepedulian dan keberanian. Dua hal itu adalah napas saya untuk berjuang bersama Gerindra. Karena karakter kita sama maka saya merasa berada di rel perjuangan yang benar.
Saya juga pernah mencalonkan diri sebagai Caleg pada tahun yang sama, 2014 dan saya masuk di kepengurusan Partai Gerindra walau jarang diundang mengikuti rapat. Tidak terlalu masalah bagi saya karena selama Bapak yang pimpin saya pertaruhkan kepercayaan saya dan ikhtiar saya ke Gerindra.
Bahkan saya masih bangga walau Bapak kalah, tapi muka dan dada Bapak tidak menunjukkan kekalahan sebab Bapak adalah pemenang bagi saya.
Waktu pun berjalan. Partai Gerindra ternyata belok menjadi sebuah kendaraan kepentingan yang bukan lagi berkarakter pada kepedulian dan keberanian, tapi berubah menjadi mesin rapuh yang hanya mengejar KEPENTINGAN SAJA! Mark my words Pak Prabowo.
Manuver Gerindra yang sangat patriotik sekarang lebih menjadi corong kebencian yang mengamplifikasi kepentingan politis busuk yang hanya berkutat pada kepentingan saja, sama sekali hilang INDONESIA RAYA yang ada di dada setiap kader Gerindra.
Makin parah lagi, pengurus Gerindra makin liar ikut menari pada isu SARA di kampanye Pilkada DKI di mana saya merasa sangat berat untuk melangkah berjuang karena isi perjuangan Gerindra hanya untuk kepentingan elitnya saja sambil terus menerus menyerang penguasa dengan tanpa data yang akurat.
Isu SARA yang sudah melampaui batas dan meletakkan Jakarta sebagai kota paling intoleran adalah karena kontribusi elite Gerindra yang semua haus kekuasaan dunia saja, tanpa mau lagi peduli pada rakyat di mana Bapak harusnya berpijak.
Saya adalah santri yang berjuang berdasarkan platform kepedulian dan keberanian. Garis yang sama seperti saya kenal Bapak di awal yang kemudian saya kecewa karena Bapak sudah makin tuli untuk mendengar kami yang masih ingin berjuang demi Indonesia melalui Partai Gerindra.
Oleh sebab itu, saya sudah berfikir untuk mundur dari Gerindra pada Desember 2017 lalu karena kontibusi dan ketulusan saya berjuang bersama tidak pernah terakomodir. Sehingga, tinggal mencari momen yang tepat yang sesuai dengan premis awal saya di atas.
Hari ini, 12 Juni 2018, saya marah.
Kemarahan saya memuncak karena hinaan saudara Fadli Zon kepada kiai saya, KH Yahya Cholil Staquf terkait acara di Israel yang diramaikan dan dibelokkan menjadi hal politis terkait isu ganti Presiden.
Bagi santri, penghinaan pada kiai adalah tentang harga diri dan marwah, sesuatu yang Pak Prabowo tidak pernah bisa paham karena Bapak lebih mementingkan hal politis saja.
Akhir kata, saya Mohammad Nuruzzaman, kader Gerindra hari ini mundur dari Partai Gerindra dan saya pastikan, saya akan berjuang untuk melawan Gerindra dan elit busuknya sampai kapan pun.
Semoga Bapak selalu sehat.

Cirebon, Selasa, 12 Juni 2018

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mohammad Nuruzzaman

Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra

Gerindra Bantah

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade angkat bicara terkait mundurnya Mohammad Nuruzzaman dari partainya.

Dalam suratnya Nuruzzaman mundur karena menilai Gerindra kerap menggunakan isu Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan. Andre menyesalkan Nuruzzaman mundur dengan cara tidak baik. Menurutnya, bila ingin mundur, sebaiknya cukup kirim surat ke Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Gerindra, tanpa harus menyebarkan surat atau alasan pengunduran diri.

"Kalau mau keluar dari partai silahkan itu haknya beliau, yang tidak kita sepakati caranya, kalau mau mundur silahkan kirim surat kita buka 24 jam, ini kenapa suratnya diekspose," kata Andre.

Andre juga menyesalkan sikap Nuruzzaman yang menyebarkan hoaks dalam suratnya yaitu menuduh Gerindra menggunakan isu SARA dalam berpolitik. Menurutnya hal tersebut sangtlah tidak tepat. Andre mengatakan Gerindra merupakan partai yang sangat majemuk dan Bhineka Tunggal IKA. Di dalam organisasi Partai Gerindra terdapat sejumlah organisai sayap Keagamaan.

"Tahu enggak PDI Perjuangan saja tidak ada sayap partai kristennya, Gerindra ada sayap Kristennya yaitu KIRA, ada sayap Hindu Budha yakni Gema Sadana, ada sayap Islam yaitu GEMIRA, lalu dimana dibilang kita pemain SARA, ini partai paling Bhineka Tunggal ika. Apa kurang plural kita," katanya

Andre mengatakan bahasa Nuruzzaman yang menyebut Gerindra menggunakan isu SARA sama dengan bahasa yang selama ini digunakan oleh Ahoker. Para pendukung Ahok dalam Pilkada DKI tambah Andre sering mnuduh Gerindra memainkan isu SARA.
"Nah ini yang kita tidak sepakat pernyataan si Nuruzzaman," ujarnya.

Mohammad Nuruzzaman lanjut Andre juga mundur karena ditawari maju sebagai calon anggota legislatif dari partai lain. Namun Gerindra tak menyebut partai apa yang dimaksud.
"Menurut informasi yang bisa kami percaya, Nuruzzaman itu sengaja melakukan surat terbuka ini karena sudah ditawari oleh partai tertentu untuk bergabung. Salah satu partailah, kita mendapat informasi yang valid," kata Andre.

Andre juga menyatakan Nuruzzaman tak pernah aktif di Gerindra. Ia pun mengaku tak percaya jika Nuruzzaman menjabat wasekjen. "Saudara Nuruzzaman itu tidak pernah aktif di Partai Gerindra ya. Beliau tidak pernah aktif, tidak punya informasi yang lengkap dan utuh soal Partai Gerindra tiba-tiba dia menyebar hoax. Mulai dari pernyataan beliau Partai Gerindra menjual isu SARA, itu tidak benar," ujarnya.

"Saya juga nggak yakin beliau wakil sekjen di DPP Gerindra, saya kurang tahu juga posisi pasnya apa," sambungnya.
Ia mengatakan Gerindra tak mempermasalahkan keluarnya Nuruzzaman dari partai. "Bagi kami, tidak masalah beliau mau pindah partai, tapi cara-cara beliau yang menebarkan hoax menuduh Partai Gerindra menebar isu SARA itu nggak benar," ucap Andre.
Kontraproduktif

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyebut kunjungan Yahya Cholil Staquf ke Israel dinilai kontraproduktif dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang sejak 1947 konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Kunjungan anggota Wantimpres ini juga bisa melanggar konstitusi dan UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

"Kunjungan Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain mencederai reputasi politik luar Indonesia di mata internasional, juga melukai rakyat Palestina. Selain itu, bisa melanggar konstitusi dan UU Nomor 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kata Fadli.

Fadli mengatakan dalam konstitusi Indonesia tertulis tegas penentangan segala bentuk penjajahan. Dan Israel, berdasarkan serangkaian Resolusi yang dikeluarkan PBB, merupakan negara yang telah melakukan banyak pelanggaran kemanusiaan terhadap Palestina.

Mulai dari Resolusi 181 tahun 1947 tentang pembagian wilayah Palestina dan Israel, Resolusi 2253 tahun 1967 tentang upaya Israel mengubah status Yerusalem, Resolusi 3379 tentang Zionisme tahun 1975, Resolusi 4321 tahun 1988 tentang pendudukan Israel dalam peristiwa intifada, dan sejumlah resolusi lainnya baru-baru ini.

"Berdasarkan catatan statistik otoritas Palestina, sejak tahun 2000 hingga Februari 2017, sebanyak 2069 anak Palestina tewas akibat serangan Israel. Bahkan pada serangan Israel ke Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada 2014. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) menyatakan serangan tersebut mengakibatkan kematian warga sipil tertinggi sejak 1967."katanya.

Fadli menambahkan dari Laporan OCHA tahun 2014 yang berjudul, "Fragmented Lives", menyebutkan bahwa akibat okupasi Israel di Jalur Gaza, terdapat 1,8 juta warga Palestina menghadapi peningkatan permusuhan paling buruk sejak 1967 dengan lebih dari 1.500 warga sipil terbunuh, lebih dari 11.000 orang terluka dan 100.000 orang terlantar. Laporan tahun 2017 pun menunjukan situasi tak berubah. Akibat agresifitas Israel, terdapat 2.8 juta warga Palestina yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan kemanusiaan.

"Inilah yang mendasari sikap konstitusi kita. Dimana secara de facto dan de jure Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel. Sehingga, kunjungan anggota Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain bertentangan dengan konstitusi, rentan ditafsirkan sebagai simbol pengakuan pejabat negara Indonesia secara de facto atas keberadaan Israel. Ini sangat berbahaya dan memprihatinkan. Lebih jauh, kunjungan Staquf juga kontraproduktif bagi agenda diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina," katanya.

Fadli mengatakan pembelaan Staquf yang mengklaim kunjungannya dalam kapasitas pribadi, jelas tak dapat diterima. Staquf adalah penasihat Presiden dengan jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Posisinya setingkat menteri yang berarti juga pejabat negara.

"Dan jabatan tersebut selalu melekat, tak bisa dipisahkan. Artinya, sebagai pejabat negara sikap politik luar negerinya, harus tunduk pada konstitusi dan UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Tak boleh keluar dari koridor tersebut." tuturnya.
Fadli mengatakan selain bermasalah secara prosedural, kunjungan anggota Wantimpres ke Israel juga mengandung cacat moral.

Pasalnya kunjungan dilakukan di tengah agresifitas serangan Israel ke Palestina belakangan ini. Ia mengatakan sangat ironis jika ada ada pejabat negara Indonesia berkunjung ke Israel kerena jelas menunjukkan sikap yang sangat tak sensitif.
"Selain itu, ironisnya lagi, kunjungan Staquf juga bisa dinilai oleh dunia internasional sebagai justifikasi simbolis dukungan pejabat negara Indonesia terhadap tindakan Israel selama ini." katanya.

Mengingat sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, menurut Fadli kehadiran Staquf di Israel sangat tidak konstruktif. Bahkan kontraproduktif, apalagi jika memperhatikan pembicaraan Yahya Staquf di Forum Global AJC. Ia mengatakan tidak ada pernyataan Staquf yang menyiratkan dukungan terhadap Palestina. Bahkan dari video yang beredar, tak ada kata Palestina dalam pernyataan Staquf.

"Apakah ini menandai sikap polugri Indonesia yang sudah meninggalkan prinsip bebas aktifnya? Atau telah mengubah kebijakan terhadap Israel. Karena itu, sangat penting bagi pihak pemerintah untuk memberikan klarifikasi sekaligus teguran terhadap kunjungan anggota Wantimpres Staquf, yang menyandang status sebagai pejabat negara."pungkasnya.
Dibela

Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut menilai Yahya bukan tak membahas soal Palestina, melainkan mencoba 'memasuki' dan menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan cara lain. "Bukan tidak sama sekali membahas Palestina. Jadi mau melihat, itu kan langkah awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya.

Itu kan langkah awal," kata Yaqut. Yaqut menjelaskan Yahya akan berada di Israel hingga 15 Juni mendatang. Akan ada sejumlah pertemuan lain hingga 14 Juni 2018. "Persoalan Israel ini jangan melulu dilakukan dengan pendekatan konflik. Jangan melalui perang. Ini mencoba mendekati konflik Palestina-Israel dengan cara yang lain," jelas Yaqut.

"Masih ada beberapa pertemuan, karena Pak Yahya di sana sampai 15 Juli. Nanti kita tunggu saja video berikutnya," tuturnya.
Yaqut juga menegaskan kunjungan Yahya ke Israel tak mengatasnamakan PBNU maupun Wantimpres. "Agenda tunggalnya untuk mengusahakan kemerdekaan Palestina. Logika yang kita bangun hampir sama dengan yang dulu digunakan Gus Dur. Bagaimana kita menghentikan invasi ke Palestina kalau kita tidak berhubungan dengan Israel,"kata Yaqut. (Tribun Network/fik/wly)

 

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved