Probowo Tak Beri Tiket ke Gatot?: Bertemu SBY usai Pilkada Serentak
Partai Gerindra memastikan tidak akan mengusung Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, pada Pemilihan Presiden
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Partai Gerindra memastikan tidak akan mengusung Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, pada Pemilihan Presiden 2019. Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, tidak akan menyerahkan mandat sebagai calon presiden kepada Gatot.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, partainya sudah bulat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2019. "Insyaallah Pak Prabowo akan mencalonkan diri," ujar Andre di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).
Andre mengatakan, tak ada kemungkinan Gerindra mengusung calon presiden lain. Termasuk mengusung mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. "Kalau ada isu Pak Prabowo akan menyerahkan tiket Pak Gatot atau calon yang lain, itu hoax! Kita tidak punya calon lain selain Prabowo," ucap Andre.
Menurut Andre, Partai Gerindra sudah semakin solid akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. "Koalisi PKS, Gerindra, PAN sudah tahap tahu sama tahu," tutur Andre.
Partai Gerindra juga tengah mempersiapkan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, seusai Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, 27 Juni mendatang. Andre Rosiade mengatakan, Partai Gerindra terus menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat.
Baca: Didatangi Prabowo-Amien, Rizieq Shihab Minta Segera Deklarasikan Koalisi Pilpres
"Setelah Pilkada Serentak akan ada pertemuan antara SBY dengan Prabowo. Sudah ada kesepahaman pertemuan," ujar Andre. Menurutnya, pertemuan akan berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Partai Gerindra akan menyajikan nasi goreng khas dari kediaman Prabowo, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Nanti disiapkan nasi goreng Hambalang tapi dinikmati di Kertanegara," kata Andre.
Terkait koalisi keummatan yang digagas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Hbib Rizieq Shihab, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, menyebut koalisi itu bukan diatur oleh Rizieq. Menurut Hidayat koalisi antara partainya dengan Gerindra sudah terjalin sejak lama, sebelum pertemuan Amien Rais, Prabowo Subianto dengan Rizieq Shihab di Makkah.
"Sesungguhnya yang dipikirkan Habib Rizieq terkait koalisi keummatan itu sudah dilaksanakan. Karenanya kami partai-partai politik tidak dalam posisi berada di bawah Habib Rizieq. Kami yakin juga Habib Rizieq tidak berada di antara partai-partai politik," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Pernyataan Hidayat tersebut menjawab ketidakinginan Demokrat bergabung dengan koalisi keummatan karena terkesan diatur Rizieq. Menurut Hidayat, kerjasama politik antara Gerindra dan PKS sudah terbentuk tanpa diminta oleh Rizieq.
Belum bernama
Selain itu koalisi antara PKS, Gerindra, dan partai lainnya belum diberi nama. Menurutnya pemilihan presiden merupakan murni domain parpol atau gabungan Parpol, bukan perseorangan.
"Beliau (Rizieq) mempunyai aspirasi dan kami menerima aspirasi itu. Sekali lagi sudah dilaksanakan oleh partai-partai tanpa dinamakan koalisi keummatan," pungkasnya.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyebut partainya enggan bergabung dengan koalisi keummatan. Habib Rizieq Shihab mendorong empat partai, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, bergabung dan membentuk koalisi keummatan.
"Kalau citranya menjadi subordinat di bawah komando Habib Rizieq, Partai Demokrat tidak tertarik," kata Ferdinand di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis.
Ferdinand mengungkapkan sebelumnya Demokrat melakukan komunikasi intens dengan Gerindra.Namun tren positif itu merenggang lantaran Prabowo bertemu dengan Rizieq dan muncul bahasan mengenai koalisi keummatan.
"Kalau memang Prabowo bertahan di situ, di bawah komando Habib Rizieq, tentu Partai Demokrat urungkan niat bergabung," ucap Ferdinand. Menurut Ferdinad, Partai Demokrat menempatkan ulama sebagai penasihat atau pembina kehidupan sehari-hari, bukan penentu kebijakan politik. (tribunnetwork/fik/yan)
