Tajuk Tamu - Agama Sebagai Kuda Berpolitik, Stop Politik Identitas

Oleh: Simon Petrus Laian, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (STFSP)

Ketika ada ajang balap kuda, para kontestan akan berusaha untuk mencari kuda yang tepat untuk menjadi tunggangannya nanti.

Kuda yang dicari bukanlah kuda sembarangan. Tentu bukan kuda yang biasa digunakan sebagai jasa transportasi (Bendi).

Dalam hal ini seorang pembalap kuda akan berusaha untuk mencari kuda yang memiliki kecepatan, kelincahan, tetapi juga kuda yang mampu dikendalikan dengan baik (misalnya kuda jenis Quarter hours) sehingga nantinya dalam ajang tersebut ia dapat keluar sebagai juaranya.

Sama halnya dengan ajang balapan kuda, ketika sebuah kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) hendak dilaksanakan, entah pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah, tentu akan ada begitu banyak orang yang akan berusaha untuk maju mencalonkan diri.

Orang-orang yang maju untuk mencalonkan diri itu akan berusaha untuk menggunakan strategi yang jitu agar nantinya pemilu diadakan, mereka akan memperoleh dukungan yang banyak.

Ada banyak cara yang dapat digunakan oleh seorang calon legislatif atau calon kepala daerah untuk memikat hati banyak orang agar dapat mendukungnya saat pemilihan nanti.

Dari berbagai cara itu, ada yang bersifat halal (layak), tetapi ada juga yang tidak halal. Semuanya itu dibuat untuk kepentingan mereka semata demi memenangkan pertarungan untuk menduduki sebuah jabatan.

Dari berbagai cara untuk memenangkan atau mendapatkan simpatisan dari rakyat, ada satu cara yang mungkin tidak lasim terjadi di masyarakat adalah menggunakan agama sebagai satu alternatif.

Yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa agama? Mengapa agama dijadikan sebagai “kendaraan” atau “kuda” untuk mengejar jabatan? Mengapa agama yang merupakan suatu lembaga atau sistem  yang mengatur tentang tata keimanan atau kepercayaan seseorang harus ikut “memeriakan” politik?