Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kritik KSP, Politisi PDI-P Sindir Fadli Zon

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mempertanyakan kritik Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait

Editor: Lodie_Tombeg
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).  

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mempertanyakan kritik Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon terkait Kantor Staf Presiden (KSP) yang menjadi sarang Tim Sukses Presiden Joko Widodo.

"Saya justru jadi bertanya, jangan-jangan Pak Fadli mau menjadikan kantor DPR-nya jadi sarang oposisi," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Kamis (24/5/2018).

Ia pun menilai pernyataan Fadli tersebut berlebihan sebab kenyataannya KSP diisi dengan orang yang memahami lapangan dan mampu membahasakan program pemerintah dengan sederhana kepada masyarakat.

Hendrawan mengklaim KSP justru lebih banyak diisi oleh akademisi dari pada politisi sehingga menurut dia pernyataan Fadli tidak benar.

"Yang sesungguhnya menjadi pusat timses (tim sukses) adalah parpol-parpol pengusung atau pendukung. Mesin-mesin politik mereka yang terus bergerak tanpa henti," lanjut dia.

Fadli sebelumnya meminta Kantor Staf Presiden (KSP) tak diisi para tim sukses Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Fadli menanggapi direkrutnya politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Kalau (Ali Mochtar) Ngabalin kan Golkar pendukung pemerintah, silakan saja enggak ada masalah.

Masalahnya jangan jadi tempat penampungan timses (tim sukses) dan menjadi mesin timses ke depan.

Itu menurut saya tugas Presiden untuk mengawasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Ia lantas mengkritik keberadaan KSP yang menurutnya tak ada dalam nomenklatur kelembagaan negara.

Bahkan, kata Fadli, kewenangan KSP yang meliputi pengawasan terhadap pembangunan prioritas yang dilakukan oleh pemritah, komunikasi politik, dan isu-isu strategis tumpang tindih dengan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

"Ini semangatnya berbeda dengan yang diinginkan Presiden untuk efisiensi birokrasi, dalam rangka itu harusnya KSP dihilangkan, dibubarkan, karena ini pemborosan anggaran dan tumpang tindih di dalam pekerjaan," ucap Fadli.

"Apalagi bisa saja ada abuse untuk konsolidasi, bukan untuk Presiden, tapi capres, menampung relawan dan lain-lain," lanjut Wakil Ketua DPR itu.
 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (tribunnews)

Penambahan Stafsus Presiden dan Tenaga Ahli KSP Jangan Dikaitkan dengan Politik

Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki meminta penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tidak dikaitkan dengan pemilihan presiden 2019.

"Ini biasa saja sebetulnya. Makanya, jangan dikait-kaitkan dengan tahun politik," ujar Teten di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Khusus penambahan staf khusus presiden, Teten mengatakan, institusi kepresidenan memang membutuhkan tambahan tenaga sekaligus pemikir di sejumlah bidang, mulai dari komunikasi, ekonomi hingga dari orang berlatar belakang kelompok Muslim.

Teten menjelaskan, seusai dirinya digantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan kini menjabat koordinator staf khusus presiden, ia mendapatkan tugas khusus.

Salah satunya membenahi pola komunikasi di institusi kepresidenan sekaligus kementerian dan lembaga.

Berdasarkan kajiannya, Teten berkesimpulan bahwa memang diperlukan tambahan orang yang ahli dalam sejumlah bidang.

Ia pun mencari sendiri orang-orang yang dianggap kredibel di bidang yang dibutuhkan.

"Saya mencari informasi siapa yang pas. Setelah dapat, saya ajukan ke Presiden, ya lalu Presiden memilih empat orang ini. Prosesnya agak lama itu," ujar Teten.

Diketahui, empat staf khusus presiden baru yakni Adita Irawati, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Abdul Ghofarrozin dan Ahmad Erani Yustika.

Dengan pengangkatan empat staf khusus baru ini, maka jumlah staf khusus presiden menjadi sembilan orang.

Meski demikian, Teten mengaku wajar jika ada pihak yang mengaitkan penambahan staf khusus presiden dan tenaga ahli di KSP dengan tahun politik.

"Ya sekarang kan orang berganti model rambut saja dibilang berkaitan dengan tahun politik kan?" ujar dia sembari tertawa. *

Artikel ini telah dimuat di kompas.com dengan judul: Politisi PDI-P: Jangan-jangan Fadli Zon Mau Jadikan Kantornya Sarang Oposisi

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved