Pilkada Minahasa Tenggara

Kubu JS-Oke Tuding Panwas Gagal Paham Aturan

Sebelumnya kata Hendra, Panwas bersama Pemkab Mitra sudah menertibkan baliho KoKo yang terpasang.

Kubu JS-Oke Tuding Panwas Gagal Paham Aturan
TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Baliho Kolom Kosong 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MITRA - Kubu pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap-Jesaja Jocke Legi (JS-Oke) menuding panitia pengawas (panwaslu) Mitra gagal paham aturan.

Menurut Tim Kampanye JS-Oke Hendra Paat, dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017, sangat jelas mengatur tentang kampanye pasangan calon yang didalamnya terbagi dalam beberapa poin kampanye termasuk salah satunya alat peraga kampanye (APK).

"Disini sangat jelas yang diatur oleh PKPU yaitu kampanye calon kepala daerah, yang tentunya juga diakui oleh KPU. Ketika dalam konstestasi Pilkada ini hanya ada satu paslon, maka mekanisme pilkada sah diikuti oleh paslon tunggal. Sehingga untuk kotak kosong (KoKo) otomatis tidak boleh berkampanye karena tidak diatur dalam PKPU," jelas Hendra.

Jika KoKo berkampanye termasuk memasang baliho ajakan itu tidak dibolehkan sehingga seharusnya Panwas bisa mengambil sikap.  "Yang terjadi malah Panwas lebih membiarkan APK KoKo terpasang," sesalnya.

Sebelumnya kata Hendra, Panwas bersama Pemkab Mitra sudah menertibkan baliho KoKo yang terpasang. Didasari adanya proses temuan oleh panwas dan berdasarkan laporan tim kampanye.

Namun selanjutnya baliho KoKo terpasang kembali, terus berulang. Bahkan, lanjutnya, Panwas hanya membiarkan Baliho Koko berdiri dengan alasan Baliho tersebut dipasang dihalaman rumah pribadi warga dan itu dibolehkan.

Pihaknya menyangkan hingga kini, Panwas Mitra masih membiarkan terpasangnya baliho KoKo.

Kubu JS-Oke juga mempertanyakan landasan aturan mengenai pemasangan baliho KoKo.

"Kami tim kampanye sudah pasti tidak akan membiarkan kontestasi pilkada Mitra ini semena-mena. Kami prinsipnya sangat menghargai kinerja Panwas, namun apabila ada hal yang bertentangan dengan aturan seharusnya Panwas dengan tegas menyikapinya,” ujarnya.

Terpisah panwaslu Mitra saat dikonfirmasi soal tudingan kubu paslon JS-Oke, Kettua Panwas Mitra Jobie Lungkutoy mengatakan semua itu ada mekanismenya.

"Ada mekanisme, ada prosedur bila ada pelanggaran, temuan dan laporan baru ditindak lanjuti," tegas Jobie.

Sementara itu, Dolly Van Gobel, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Mitra mengatakan, sangat-sangat keliru jika mengtakan panwas tidak tahu aturan.

"Aturan mana yang akan kami jerat pada KoKo, karena tidak diatur. Jangan hanya melihat PKPU Nomor 4 tentang Kampanye itu memang tidah boleh untuk KoKo. Tapi ingat, ada PKPU Nomor 8 pasal 27 ayat 2 tentang Sosialisasi itu boleh dilakukan KoKo. Jadi jangan cuma mengacu pada PKPU Nomor 4 liat juga PKPU Nomor 8 tentang Sosialisasi," jelas Dolly.

"Kami tetap batasi ruang gerak kotak kosong, agar tidak ada konfilk jika diberikan kebebasan secara luas," tambahnya. (*)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor:
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved