Ke Manado, PID Div Humas Polri Sebut Tak Semua Informasi Kepolisian Dapat Diketahui Publik

Karo PID Div Humas Polri Brigjen FFJ Mirah mengatakan bahwa tidak semua informasi kepolisian dapat diketahui oleh publik.

Ke Manado, PID Div Humas Polri Sebut Tak Semua Informasi Kepolisian Dapat Diketahui Publik
TRIBUN MANADO/HANDHIKA DAWANGI
Akselerasi Kinerja Kewilayahan Guna Menunjang Tugas Humas Polri melalui Update Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan, di Four Points by Sheraton Manado, Sulawsi Utara (Sulut), Senin (14/5/2018) pagi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Karo Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Div Humas Polri Brigjen FFJ Mirah mengatakan bahwa tidak semua informasi kepolisian dapat diketahui oleh publik.

"Ada hal-hal dalam keterbukaan informasi, yang tidak perlu dibuka dan diketahui oleh publik," ujar Brigjen FFJ Mirah pada kegiatan Akselerasi Kinerja Kewilayahan Guna Menunjang Tugas Humas Polri melalui Update Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan, di Four Points by Sheraton Manado, Sulawsi Utara (Sulut), Senin (14/5/2018) pagi.

Lanjut Brigjen FFJ Mirah informasi yang tidak perlu dibuka tersebut melalui beberapa pertimbangan.

"Pertimbangan karena kepentingan pertahanan keamanan dan kepentingan penyidikan dan sebagainya. Nah kita datang kesini untuk mengingatkan kembali kepada Humas Polda dan yang hadir di sini ada tiga Polda yakni Polda Sulbar, Sulut dan Gorontalo," ujar Brigjen Mirah.

Brigjen Mirah kemudian mengimbau kepada semua personel humas agar menjiwai kehumasan.

"Humas ini zamannya sekarang bukan hanya menjadi sebagai corong. Tetapi menjiwai kehumasan masing-masing. Di humas banyak tugas masing-masing. Itu diharapkan bisa menyampaikan informasi sosialisasi mengenai apa saja yang dilakukan polda masing-masing agar bisa diketahui dengan baik oleh Publik," ujar dia.

Philep Morse Regar Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulut yang menjadi pembawa materi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal positif.

"Terutama berhubungan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Polri ada kepatuhan. Sehingga ada semangat yang proaktif untuk mempersiapkan petugasnya. Dalam hal ini berhubungan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Untuk selalu update uji konsekuensi," ujar Philep.

Lanjut Philep, memang pada dasarnya adanya keterbukaan informasi.

Tetapi kata dia ada yang tidak dapat diakses karena dikecualikan.

Namun kata dia untuk dikecualikan tidak sembarangan. Tetapi harus diuji.

Dan untuk menguji ini harus melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik.

"Untuk memastikan apakah akibat yang muncul dengan dibukanya informasi lebih negatif terhadap kepentingan yang dilindungi. Kemudian apakah kepentingan publik lebih besar dari yang dilindungi. Publik dapat diabaikan ketika kepentingan yang dilindungi lebih besar dan sebaliknya," ujar dia. (Tribunmanado.co.id/Handhika Dawangi)

Penulis: Handhika Dawangi
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved