Deklarasi Capres di Hari Buruh, KSPI: Prabowo Siap Teken Kontrak Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA — Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018 akan jadi momentum bagi kaum buruh di Tanah Air termasuk Sulawesi Utara. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

“Di Hari Buruh Internasional, seluruh dunia akan menyaksikan semua buruh Indonesia akan mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon yang diusung pada Pemilihan Presiden 2019,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat Seminar Kebangsaan ‘Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera’ yang diadakan oleh KSPI di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

KSPI menginginkan presiden di periode mendatang memenuhi sejumlah tuntutan, antara lain pengupahan yang layak, penghapusan outsourcing, dan memulangkan tenaga kerja asing asal Tiongkok.

Prabowo memuji dukungan dari pihak buruh tersebut. “Kalian telah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2019 yang akan datang. Bagi saya, mendapat kepercayaan dari golongan buruh adalah suatu kehormatan yang sangat besar,” ucap Prabowo.

“Ini adalah dukungan yang sangat penting. Ini adalah suatu kekuatan bagi perjuangan hidup saya,” tambah dia. Prabowo mengatakan, siapa pun yang memimpin negara Indonesia di masa akan datang memiliki tugas untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

“Rakyat Indonesia harus aman tidak boleh khawatir akan masa depan, tidak khawatir tentang pekerjaan, dan memiliki hidup yang layak,” tuturnya. Menurut dia, negara Indonesia yang dicita-citakan para pendiri Indonesia adalah negara kesejahteraan, bukan negara konglomerasi.

Dengan demikian, seluruh warga Indonesia harus memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera, yang bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu atau segelintir orang. “Saya akan berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Prabowo harus menandatangani kontrak politik sebagai syarat mendapatkan dukungan dari KSPI pada Pilpres 2019.

Iqbal mengatakan, Prabowo sudah bersedia menandatangani kontrak politik tersebut dalam deklarasi dukungan pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018.

“Presiden yang akan kami deklarasikan ini harus menandatangi dan akan menandatangi kontrak politik,” ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Said menjelaskan, ada 10 butir tuntutan dalam kontrak politik itu atau disebut sepultura (10 tuntutan rakyat dan buruh). Beberapa di antaranya yakni: 1) Tolak upah murah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

2) Hapus outsourcing. 3) Tingkatkan benefit jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun. 4) Angkat guru honor dan tenaga honor menjadi pegawai negeri sipil. 5) Sediakan perumahan buruh yang murah.

Sebelum menjatuhkan dukungan pada Prabowo, Said menyebut, KSPI sudah menyodorkan kontrak politik itu kepada beberapa tokoh lainnya, seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

KSPI juga pernah meminta bertemu Presiden Joko Widodo menyodorkan kontrak politik tersebut, tetapi belum direspons. KSPI juga beberapa kali berencana menawarkan kontrak politik kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tetapi pertemuan itu selalu gagal.

“Dari beberapa calon presiden yang kami diskusikan, bertemu langsung, dialog, akhirnya Pak Prabowo yang bersedia menandatangi itu dan ada partai yang mengusung,” kata Said.

Menurut rencana, deklarasi Prabowo sebagai capres 2019 akan digelar di Istora Senayan Jakarta pukul 13.30 WIB, seusai peringatan May Day di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan.

Warga Berkaus #2019GantiPresiden Ramaikan Jakarta

Kegiatan car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Minggu (29/4/2018) tampak berbeda. Sebab, terdapat sejumlah warga berjalan kaki dan bersepeda di CFD sembari memakai kaus dan topi dengan tagar #2019GantiPresiden.
Pantauan Kompas.com, mereka tampak berkumpul secara terpisah di sejumlah titik sekitar Bundaran HI. Teriakan “Ganti Presiden” juga terdengar di sejumlah titik kawasan Bundaran HI.
Salah seorang warga bernama Lili mengaku aksi ini hanya sekadar spontanitas. Menurut dia, kegiatan ini tidak direncanakan sama sekali. “Kebetulan ada teman jualan topi sama kaus di CFD, ya udah saya beli. Kenapa enggak? Saya bantu sekalian kan, karena ini lagi kekinian,” ujar Lili sembari tertawa di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Ia mengatakan, dirinya tidak berasal dari komunitas, kelompok partai, atau kelompok tertentu. Ia pun mengaku melakukan aktivitas CFD bersama keluarga besarnya.

“Enggak, kami bukan komunitas, inisiatif sendiri, sukarela. Kami bukan dari partai, LSM, masyarakat biasa aja,” kata Lili.

Sementara itu, warga lainnya, Nevid, mengatakan, Indonesia membutuhkan perubahan kepemimpinan.

Ia ingin meramaikan tagar #2019GantiPresiden yang belakangan ini ramai jadi perbincangan di media sosial. “Ya kalau secara masyarakat awam seperti saya banyak kebijakan yang tidak berpihak ke masyarakat. Mungkin yang katanya untuk keuntungan bagi rakyat, tapi belum dirasakan maksimal,” ucapnya.

Ia mencontohkan, penegakan hukum yang dinilainya berat sebelah. Nevid pun menyinggung maraknya impor kebutuhan pokok dan perekonomian sulit menjadi alasannya meramaikan kegiatan ini. “Terus karena kami punya teman di Tanah Abang yang kebetulan punya grosir topi dan omzetnya turun, ya udah kami bantu, kami pesan, dan kami bagikan,” paparnya.

Nevid mengatakan, ada sekitar 1.200 topi yang dibagikan kepada warga yang ikut CFD.

Ia pun meramaikan kegiatan ini karena ada berbagai perbincangan di media sosial untuk meramaikan tagar tersebut di CFD. Namun, Nevid membantah apa yang dilakukannya atas perintah dari pihak tertentu, seperti parpol, komunitas, dan kelompok pendukung calon tertentu. “Enggak ada kok, Mas,” ujar Nevid.

Namun, di sisi lain, ia mengagumi sosok Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Nevid mengaku akan senang jika Prabowo bersedia ikut dalam Pilpres 2019.

“Kebetulan saya suka dengan Prabowo, suka dengan pemikirannya, pandangannya. Karena dia 2014 ikut mencalonkan, kalau dia masih mau ya saya juga akan dukung dia,” kata dia. Sejumlah warga tampak berjalan kaki dengan spanduk sembari memakai kaus dan kaus #2019GantiPresiden di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Ditemui terpisah, seorang warga bernama Toni merasakan Indonesia justru mengalami kemunduran. Ia menyoroti berbagai persoalan utang yang kian membengkak, intimidasi terhadap umat Islam, hingga tidak terlaksananya janji-janji pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kalau janji kampanye contoh yang mendasar aja, penciptaan 10 juta lapangan pekerjaan itu belum dirasakan. Karena kita tahunya di masyarakat yang penting ini kan,” tutur dia.

Ia pun khawatir dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia secara ilegal. Menurut dia, hal itu bisa berdampak pada melebarnya kesenjangan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri.
“Masalah tenaga kerja asing sudah sangat memprihatinkan, dan banyak sekali masuk ke Indonesia tanpa perizinan, ilegal,” ujarnya. Toni juga mengatakan, dirinya tak melakukan kegiatan ini atas perintah dari partai, komunitas, atau kelompok pendukung calon tertentu lainnya. Ia hanya melakukan aksi ini untuk meramaikan tagar #2019GantiPresiden.

etua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta M Jufri mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan sejumlah warga dengan atribut #2019GantiPresiden di CFD kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu kemarin.

“Kalau belum ada nama (calon) presidennya belum jadi objek pengawasan kami,” kata Jufri. Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan jika tidak ada lambang partai yang tertera dalam atribut aksi.

“Susah kami menyebutkan kalau itu dari partai kalau enggak ada bukti. Kalau pun ada kegiatan politik di car free day, di peraturan daerah itu tidak boleh,” ujarnya. Sejumlah warga tampak berjalan kaki dengan spanduk sembari memakai kaus dan kaus #2019GantiPresiden di Bundaran HI, Jakarta, kemarin.

Pada CFD di kawasan Bundaran HI, Minggu pagi ini, sekumpulan orang berkumpul dengan membawa spanduk, memakai topi, dan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Tidak ada nama penggerak dalam atribut tersebut baik dari lembaga atau dari partai.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan tidak boleh ada kegiatan politik. Bunyi pasal tersebut yaitu HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. “Kalau ada partai politik yang menyebutkan pilih partai ini. Baru kami lakukan tindakan,” kata Jufri.

Jokowi Lawan Gatot

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, Pilpres 2019 diprediksikan hanya akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Namun, bukan Jokowi melawan Prabowo, melainkan Jokowi melawan Gatot Nurmantyo.
Cuma berdasarkan pikiran rasional saja. Dugaan saya poros akan tetap dua. Poros keduanya nanti Gatot (Nurmantyo).

Mantan Panglima TNI tersebut berpeluang lebih besar menjadi pesaing Jokowi pada Pilpres 2019 ketimbang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mantan ketua tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 itu menganggap, Gatot sudah cukup siap melawan Jokowi.

Sebab, dia (Gatot) menggalang kekuatan dan dia (Gatot) yang sekarang banyak disuarakan. Gatot selalu mengatakan, saya siap dan yang mendukung juga muncul.

Soal siapa yang akan mendampingi Gatot, belum ditahui. Hanya saja, berdasarkan nama yang beredar, bisa saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi menjadi pendamping Gatot.

Basis masa 212 sudah nyebut-nyebut nama Gatot dengan Anies, Gatot dengan Tuan Guru Bajang (Zainul Majdi). Itu yang disebut-sebut.

Meski demikian, saat ini, situasi politik masih sangat dinamis. Karena itu, prediksinya tersebut belum tentu sepenuhnya bisa terjadi.

Masih ada waktu tiga bulan sampai pendaftaran. Bahkan, mungkin saat-saat terakhir bisa ada perubahan tiba-tiba. Namanya politik.

Relawan Jokowi Incar 50 Juta Suara

Relawan menjadi kekuatan politik baru disamping mesin partai di Indonesia.
Termasuk Relawan Nusantara Jokowi atau yang disingkat RNJ. Mereka menargetkan sekitar 50 juta suara untuk kemenangan Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kami berusaha di angka 50 juta demi memenangkan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Semua relawan wajib bekerja untuk memenangkan Pak Jokowi,” kata Ketua Umum (Ketum) RNJ, Haidar Alwi, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/4/2018).

Meski tidak mudah untuk mewujudkan angka itu, Haidar optimistis dengan kerja keras semua relawan RNJ, target itu bisa dicapai dengan mudah.
Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan survei keliling daerah di Indonesia yang menjadi tempat Presiden Jokowi kalah pada Pilpres 2014.

“RNJ sudah sounding ke berbagai daerah yang dulu Pak Jokowi kalah. Alhamdulillah sekarang sudah ada pergerakan dan meningkat jauh untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi dua periode,” tutur Haidar.
Dia mengatakan, RNJ tersebar di berbagai kabupaten/kota hingga pelosok pedesaan di Indonesia. Mereka memiliki satu misi, yakni menyukseskan dan memenangkan Presiden Jokowi dua periode.

“Penekanan kami bahwa RNJ ini lebih fokus ke basis digital. Kami sudah siapkan IT handal. Semua tertata rapi, target yang kami capai kami musyawarahkan bersama pengurus dan anggota,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum RNJ Santoso menambahkan, alasan sosialisasi tersebut dilakukan di Solo karena merupakan kota kelahiran Presiden Jokowi.

Selain itu, Solo merupakan kota pergerakan dan perjuangan. “Solo merupakan kota Presiden Jokowi dilahirkan. Makanya kegiatan ini kami lakukan di Solo,” jelas dia.
Santoso menyatakan, Presiden Jokowi merupakan kunci untuk kemajuan Indonesia pada masa yang akan datang.

Sebab, Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang benar-benar bekerja dan jujur. Keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia harus diteruskan untuk dua periode.
“Presiden Jokowi merupakan pilihan yang tepat untuk kita dukung dua periode. Beliau merupakan pemimpin yang bekerja untuk rakyat,” ucap Santoso. (tribunmanado.co.id/kpc/tribun)