Deklarasi Capres di Hari Buruh, KSPI: Prabowo Siap Teken Kontrak Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA — Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018 akan jadi momentum bagi kaum buruh di Tanah Air termasuk Sulawesi Utara. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

“Di Hari Buruh Internasional, seluruh dunia akan menyaksikan semua buruh Indonesia akan mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon yang diusung pada Pemilihan Presiden 2019,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat Seminar Kebangsaan ‘Akhiri Kerakusan Korporasi Menuju Negara Sejahtera’ yang diadakan oleh KSPI di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

KSPI menginginkan presiden di periode mendatang memenuhi sejumlah tuntutan, antara lain pengupahan yang layak, penghapusan outsourcing, dan memulangkan tenaga kerja asing asal Tiongkok.

Prabowo memuji dukungan dari pihak buruh tersebut. “Kalian telah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2019 yang akan datang. Bagi saya, mendapat kepercayaan dari golongan buruh adalah suatu kehormatan yang sangat besar,” ucap Prabowo.

“Ini adalah dukungan yang sangat penting. Ini adalah suatu kekuatan bagi perjuangan hidup saya,” tambah dia. Prabowo mengatakan, siapa pun yang memimpin negara Indonesia di masa akan datang memiliki tugas untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

“Rakyat Indonesia harus aman tidak boleh khawatir akan masa depan, tidak khawatir tentang pekerjaan, dan memiliki hidup yang layak,” tuturnya. Menurut dia, negara Indonesia yang dicita-citakan para pendiri Indonesia adalah negara kesejahteraan, bukan negara konglomerasi.

Dengan demikian, seluruh warga Indonesia harus memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera, yang bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu atau segelintir orang. “Saya akan berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Prabowo harus menandatangani kontrak politik sebagai syarat mendapatkan dukungan dari KSPI pada Pilpres 2019.

Iqbal mengatakan, Prabowo sudah bersedia menandatangani kontrak politik tersebut dalam deklarasi dukungan pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018.

“Presiden yang akan kami deklarasikan ini harus menandatangi dan akan menandatangi kontrak politik,” ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Said menjelaskan, ada 10 butir tuntutan dalam kontrak politik itu atau disebut sepultura (10 tuntutan rakyat dan buruh). Beberapa di antaranya yakni: 1) Tolak upah murah dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

2) Hapus outsourcing. 3) Tingkatkan benefit jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun. 4) Angkat guru honor dan tenaga honor menjadi pegawai negeri sipil. 5) Sediakan perumahan buruh yang murah.

Sebelum menjatuhkan dukungan pada Prabowo, Said menyebut, KSPI sudah menyodorkan kontrak politik itu kepada beberapa tokoh lainnya, seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

KSPI juga pernah meminta bertemu Presiden Joko Widodo menyodorkan kontrak politik tersebut, tetapi belum direspons. KSPI juga beberapa kali berencana menawarkan kontrak politik kepada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tetapi pertemuan itu selalu gagal.

“Dari beberapa calon presiden yang kami diskusikan, bertemu langsung, dialog, akhirnya Pak Prabowo yang bersedia menandatangi itu dan ada partai yang mengusung,” kata Said.