Tak Punya Anggaran, Bolmong Raya Sewa 40 Kantor Dinas: Bolsel Kucurkan Rp 505 Juta per Tahun

Tiga pemerintah daerah di Bolaang Mongondow Raya masih menyewa kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Tak Punya Anggaran, Bolmong Raya Sewa 40 Kantor Dinas: Bolsel Kucurkan Rp 505 Juta per Tahun
TRIBUNMANADO/FELIX TENDEKEN
Kantor OPD Bolsel yang masih sewa rumah warga 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU - Tiga pemerintah daerah di Bolaang Mongondow Raya masih menyewa kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Kabupaten Bolmong terbanyak. Ada 18 kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih berstatus sewa pakai.

Kemudian Kabupaten Bolmong Timur sebanyak 12 kantor SKPD dan Bolmong Selatan ada 10 kantor SKPD. Total 40 kantor yang masih menggunakan bangunan sewa milik warga.

Bolsel dan Boltim adalah daerah pemekaran baru. Sedangkan Bolmong, kabupaten induk yang harus pindah ibu kota ke Lolak. Pusat pemerintahan lama di Kotamobagu harus ditinggalkan setelah kota ini dimekarkan.

Untuk 10 kantor OPD, Pemkab Bolsel mengeluarkan anggaran Rp 505 juta tahun 2018. Mariana Wanta, warga Molibagu yang pernah menyewakan rumahnya untuk aparatur sipil negara (ASN), mengaku harga sewa kantor dinas lebih mahal.

"Warga sudah pintar, jadi biasanya untuk OPD harga yang diberikan cukup mahal," ujar Wanta di rumahnya, Rabu (25/4/2018). Kata dia, untuk biaya sewa kantor OPD memang rata-rata harganya di sekitaran Rp 40 juta disesuaikan dengan kondisi rumah. "Kalau saya sewakan per tahun Rp 10 juta," ujar Mariana.

Rialdi Rerung, warga Molibagu lainnya, mengatakan, dia hanya menetapkan harga sewa yang tergolong murah dan sangat bersahabat dengan kantong.

"Saya berikan harga seperti itu karena yang sewa rumah juga bertugas membersihkan kebun milik saya," ujarnya.

Sama halnya yang diucapkan Fany Lontoh. Untuk rumah semipermanen berdinding kayu dan berlantai ubin. "Kalau saya hanya menetapkan angka Rp 7 juta setiap tahun," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bolsel Lasya Mamonto melalui Kepala Bidang Anggaran Nita Kolintama menuturkan, sudah banyak OPD yang mengusulkan pembangunan kantor baru.

"Sebenarnya tahun ini akan dibangun dua (kantor), tapi karena keterbatasan anggaran baru Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) yang mulai membangun kantor," ujar dia saat ditemui tribunmanado.co.id di ruang kerjanya, Rabu kemarin.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved