Seru! Felly Runtuwene dan Kartika Devi Adu Argumen di Rapat Pansus LKPJ, F-PDIP Ikut Bereaksi

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Drama tersaji antara legislatif dan eksekutif terjadi saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2017.

Panitia Khusus sedang membahas program kerja tiap perangkat daerah.

Drama ketika giliran Dr Devi Kartika Tanos, Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut memaparkan laporan pertanggungjawaban biro yang dipimpinnya.

Usai membacakan laporan perincian serapan anggaran keuangan dan fisik, giliran Panitia khusus yang merespon.

Dalam rapat itu, Felly Runtuwene, Anggota Pansus mencecar dan mengkritik cukup keras program Biro Kesra.

Alhasil tersaji 'pertarungan' Srikandi legislatif dan eksekutif.

Felly merupakan Legislator Partai Nasdem yang terkenal kritis.

Sementara Dr Devi merupakan kepala Biro Kesra sekaligus Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut, yang juga istri Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Felly langsung ' menyerang' program Biro Kesra. Ia mempertanyakan program toleransi umat beragama, pendidikan dan kebudayaan yang anggarannya cukup fantastis Rp 5,3 miliar

Peningkatan kualitasnya pendidikan ini seperti apa? Kemudian dari total 11 kegiatan ada 2 kegiata yang poin hari-hari beserta keagamaan Rp 1.9 Miliar," kata Bendahara Partai Nasdem Sulut ini.

Ia ingin ada evaluasi soal kegiatan yang sifatnya seremonial tapi menelan anggaran besar. Di lain pihak ada anggaran yang untuk masyarakat diplot dengan angka relatif kecil

"Yang untuk masyarakat tidak sampai 10 persentase, bisa dievaluasi ke depan," kata dia.

Harusnya Kesejahteraan rakyat sesuai nama biro harus menunjukkan rohnya dengan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat

Roh bukan itu, seremonial. Rp 392 juta tidak ada 10 persen sifatnya seromnial. Bisa evaluasi ke depan.

Kemudian infrasturktur dinasnya ada. Pariwisata.

"Rohnya yaitu memperhatikan begitu banyak bantua, sementera tidak sampai 10 persen anggaran di sini," kata diam

Ia mencontohkan ada kegiatan menyangkut kesehatan diplot hanya Rp 75 juta. Kemudian pengembangaan masyarakat pedesaan hanya Rp 26 juta.

Kemudian ada perlindungan perempuan Rp 75 juta

"Perempuan apa yang dilindungi dengan anggaran ini. Masih banyak traficking," kata dia.

Ia menyorot agar program kesra jangan berbau pesta

"Uusan pesta semua bisa bikin, terlalu jauhnya rohnya bukan kesra.

"Ini jadi bahan evaluasi. Bukan pesta-pesta. Sulut sudah terkenal kerukunan tingkat dunia, tidak perlu acara tapi lebih perlu untuk masyarakat kita," kata dia.

Kartika Devi Tanos pun merespon sorotan tajam Felly Runtuwene dengan gayanya yang kalem.

Kartika mengatakan, fungsi Biro Kesra yakni sinkronisasi, fasilitasi dan koordinasi, sehingg tugas teknis ada di perwngkat daerah terkait

Plot anggaran untuk kegiatan teknis terkait memang kecil ditata di Biro Kesra

"Di sini tidak bisa lebih menambahkan anggaran kami hanya fasilitasi dalam hal ini kegiatan keagamaan, Kegiatan lain rakor," ujar dia.

Ia pun membantah jika kegiatan best yang diadakan merupakan pesta

"Kegiatan kami bukan pesta, tapi kegiatan kerohanian nampaknya seperti besar, karena kami mengundang tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Tapi Kartika tak sendiri, ia dibelenggu Anggota Pansus lainnya yang kontra pernyataannya dengan Felly. Setidaknya ada tiga yang bersuara yakni James Tuuk, dan Fanny Legoh dari Fraksi PDIP, kemudian Herry Tombeng dari Fraksi Gerindra.

James Tuuk menyampaikan, jika menyimak sorotan Felly, ia mengakui memang ada benarnya tapi harusnya melihat konteks.

Misalnya terkait menggelar acara Festival Natal, kebijakan yang dibuat biro Kesra konteksnya tidak salah menyangkut toleransi.

"Kalau Melihat angka satu dengan angka lain yang mencapai miliaran rupiah sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan impact dari kegiatan tersebut," kata dia.

Ada dua hal pertama, soal toleransi angka miliaran rupiah tidak ada apa apanya jika sampai toleransi beragama ini terkoyak.

Berapa pun dana yang keluar untuk memulihkan kondisi ini tak akan berguna. Sehingga penting memelihara kerukunan.

Kedua, perhelatan nasional dan internasional itu merupakan promosi gratis dan murah apabila dibanding dengan harus promosi keliling dunia yang menghabiskan lebih banyak biaya

"Jadi meski kegiatan keagamaan Sulut tetap dapat promosi gratis," kata dia.

Herry Tombeng pun ikut ambil bagian membela Kepala Biro Kesra

Biro Kesra merupakan mitra kerja Komisi IV, ia sudah melihat kinerja Biro Kesra di bawah kepemimpinan dr Kartika yang ia nilai berhasil. Apalagi terkait laporan yang menurutnya disusun secara lengkap dan rapi. Ia memberi apresiasi untuk itu.

Setelah mengutarakan pendapatnya masing-masing, Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang mengakhiri sesi tersebut.