Sistem Pilkada saat Ini Memicu Calon Kepala Daerah Petahana Jadi Koruptor. Begini Alasannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tingginya biaya yang dikeluarkan bagi calon kepala daerah dalam sistem pemilu mendapat sorotan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Tito melihat sistem ini melahirkan calon-calon koruptor.

Ia pun mengatakan tak akan ada yang berani menjadi bupati hingga gubernur lantaran gaji yang diterima selama 5 tahun menjabat tak setara dengan biaya yang dikeluarkan saat kampanye.

"Jadi bupati kalau nggak (punya) Rp 30 sampai Rp 40 miliar, nggak berani. Jadi gubernur kalau di bawah Rp 100 miliar nggak berani," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

Dengan seperti itu, Tito merasa sistem saat ini sama saja dengan menggiring serta menciptakan para koruptor.

Ia juga menilai perlunya pengamatan pada calon kepala daerah petahana, karena dimungkinkan ada modus-modus operandi kecurangan saat pilkada.

Di antaranya petahana melakukan intervensi terhadap aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (ASN/PNS).

Contohnya, melalui anggaran KPUD, calon petahana dapat 'memainkan' anggaran untuk penyelenggaraan pemilu.

"Pemda kita harapkan netral dan berikan anggaran. Ini pun anggaran bisa tarik-menarik. Yang kira-kira punya mau dukung, apalagi kalau petahana-petahana. 'Dukung saya nggak? Kalau dukung, pengajuan kamu 100 persen saya penuhi," katanya.