Puan Maharani dan Pramono Anung Disebut Terima Suap, Jokowi: Bukti Kuat, Ya Proses Saja
Di persidangan Novanto mengatakan keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai dua menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, yang disebut-sebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.
Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Jika memang ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke proses hukum.
"Negara kita adalah negara hukum," ujar Jokowi di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).
"Jadi, kalau ada bukti hukum, fakta-fakta hukum, ya, diproses saja," ujarnya.
Jika memang kedua menterinya terlibat dalam pusaran korupsi itu, Jokowi meminta mereka ikut bertanggung jawab.
"Semua memang harus berani bertanggung jawab," kata dia.
"Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta, bukti-bukti hukum yang kuat," ujar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan TribunSolo.com, terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, menyebut, ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politikus PDI Perjuangan yang juga anggota kabinet, Puan Maharani dan Pramono Anung.
Di persidangan Novanto mengatakan keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.
Membantah
Pramono sendiri membantah tudingan itu.
Baca: 8 Orang Ini Memang Beruntung, Temukan Harta Karun Ratusan Miliar Secara tak Sengaja!
Pramono pun siap dikonfrontasi dengan siapa saja untuk membuktikan bahwa dirinya tidak menerima uang.
Bahkan, Pramono menegaskan bahwa dirinya juga siap dikonfrontasi dalam persidangan.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan dari Puan Maharani.
Namun, Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristianto, menegaskan, Puan dan Pramono tak menerima uang suap terkait e-KTP.
Hasto mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDI-P sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. (Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado)
