Sekdakot Bitung Ikut Tandatangani Perjanjian P4D
Sekretaris Kota Bitung Audy Pangemanan ikut tandatangani kesepakatan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
Penulis: Alpen_Martinus | Editor: Aldi Ponge
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus
TRIBUNMANADO.CO.ID - Sekretaris Kota Bitung Audy Pangemanan ikut tandatangani kesepakatan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D), di ruang rapat Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (20/3/2018).
Penandatanganan juga dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen.
Dalam sambutannya Steven Kandouw mengatakan, penyerapan anggaran yang telah atau sementara dilaksanakan tidak perlu di tunda-tunda lagi.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tertinggal dan prosesnya masih menunggu dari Pemerintah Pusat, jadi akan ada seleksi dari pemerintah pusat siapa yang akan mendapat anggaran, oleh karena itu jangan ditunda lagi," jelas dia.
Pada tahun sebelumnya, serapan anggaran tidak maksimal sehingga mengakibatkan terjadi penghematan dari Pemprov sekitar 10 persen, sehingga ia menyarankan jangan ada anggaran yang tertinggal dan perlu adanya koordinasi antara Pemda dan Pemprov harus terus dijaga agar situasi daerah tersebut tetap kondusif.
Sekprov Sulut juga menambahkan hampir seluruh kabupateb dan kota Se-Sulawesi utara Sudah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan semuanya sudah dijalankan dengan menggunakan aplikasi dan sudah online, sehingga penerapan dan pengawasan menjadi lebih prima dan real time.
"Saya berharap untuk Kabupaten dan Kota Se Sulut harus melakukan koordinasi yang intens dengan kementerian PANRB, supaya inovasi pelayanan publik bisa secara baik dilakukan di semua Kabupaten/Kota," ujarnya.
Sekretaris Daerah kota Bitung pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi yang kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang siap tanggap dan memberi pedoman, serta aktif memberikan dorongan kepada pemerintah daerah lewat Sekretaris Daerah se Sulut yang hadir untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan jangan tergesa-gesa dalam melakukan tindakan.
"Saat ini monitoring dari instansi atau lembaga terkait sudah sangat bebas, informasi yang ada dan sumber terpercaya banyak didapat, olehnya diperlakuan yang bijak dan bekerja dengan sebaik-baiknya merupakan tindakan yang tepat bagi pemerintah daerah dan seluruh jajarannya," jelas dia.
