Yasti Dikabarkan Menolak Kesepakatan Terkait Royalti JRBM, Begini Kata Bupati Bolsel

Yasti Soepredjo Mokoagow dikabarkan enggan menandatangi kesepakatan terkait pembagian royalti dari JRBM.

Penulis: | Editor: Aldi Ponge
ISTIMEWA
Pertemuan antara Pemkab Bolsel dan Bolmong di Kemendagri. 

Laporan Wartawan Tribun Manado, Felix Tendeken

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU - Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow dikabarkan enggan menandatangi kesepakatan terkait pembagian royalti dari J Resources Bolaang Mongondow (JRBM).

Padahal sudah ada 5 poin kesepakatan  terkait sengketa pembagian royalti kedua daerah tersebut setelah difasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kesepakatan tersebut telah ditandatangani enam pejabat tinggi termasuk Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu.

"Yasti tidak mau tanda tangan, tidak akan mempengaruhi aturan perundangan - undangan yang telah berlaku," ujar Bupati H2M.

Kendati Bupati Yasti dikabarkan kukuh pada penderiannya, H2M mengakui tidak ingin memberikan komentar panjang. Dia hanya berdasarkan pada Undang Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2008 tentang batas Bolsel dan Bolmong.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2016 dimana royalty JRBM tahun 2013 sampai dengan 2016 ditetapkan by region (daerah penghasil).

"Sebagai Bupati dan rakyat Bolsel, kami adalah daerah yang taat hukum dan taat asas serta peraturan yang berlaku. Maka apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, kami menerima dan siap menandatangani sebagai bentuk warga negara yang menjunjung tinggi aturan di negeri ini," ujar Herson

Oku, sapaan akrab Bupati, menyatakan bahwa semua sudah, Bolsel daerah yang taat hukum. Dia berterima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memfasilitasi sehingga masalah tersebut mendapatkan kejelasan.

Bolsel tetap daerah penghasil terbesar royalti yakni Rp 28 Miliar pada 2013 - 2016. Sesuai perhitungan dan catatan dari pemerintah pusat dan PT JRBM sebagai pengelola perusahan.

"Makanya sekali lagi, bukan Bolsel yang menentukan besaran itu tetapi pemerintah pusat sebagaimana yang kita saksikan saat ini," ujarnya.

"Saya bukan perampok, karena Bolsel hanya menerima bagian dari apa yang menjadi hak Bolsel sesuai aturan perundangan undangan yang berlaku," tambahnya.

Kepala Bagian Humas Setdakab Bolsel Ahmadi Modeong, mengatakan Bupati Bolmong menyatakan tidak sepakat dalam berita acara tersebut.

"Saat diberikan kesempatan dia (Yasti) tidak mau mengakui hasil pembagian, Bolsel mendapat hasil lebih. Padahal undang - undangnya sudah jelas sebagaimana yang disampaikan dalam lima poin hasil kesepakatan bersama," ujarnya.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh DR Moch Ardian N, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri.

DR Tumpak Haposan Simajunta, Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.

Drs Jonson Pakpahan, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Diteken Minerba, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adriansyah, Kasubdit Dana Bagi Hasil Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan dan  Edwin Silangen, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, dan Bupati Hi Herson Mayulu Bupati Bolsel


Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved