200 KTP Pelanggar Perda di Manado Masih di Kejaksaan

Serta Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban dan Perwako Nomor 4 Tahun 2018...

finne
kabag hukum pemkot manado yanti putri 

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Kota Manado menahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang melanggar peraturan daerah.

Pelanggar harus terlebih dahulu membayar denda, baru bisa mendapat kembali KTPnya.

Namun rupanya, tak semua pelanggar mengikuti sidang tindak pidana ringan.

Bagian Hukum Pemkot Manado mencatat, ada 200 KTP, sejak tahun lalu, yang masih berada di kejaksaan.

"Warga tak ikuti sidang tipiring, mereka membiarkan saja KTPnya. Padahal sudah sejak tahun lalu. Tak semua, ada yang memang langsung ambil," ujar Kabag Hukum, Yanti Putri, Minggu (25/2).

Bisa jadi warga telah membuat KTP baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.

Dengan membuat laporan kehilangan di polisi.

"Kami akan koordinasi dengan capil untuk masalah ini. Jangan-jangan mereka sudah membuat KTP baru. Masa sudah satu tahun, mereka tak ada KTP. Tapi memang ada yang ambil juga, meski sudah lama," ucapnya.

Pemerintah Kota Manado menggelar sidang tipiring operasi tangkap tangan penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan kebersihan.

Serta Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban dan Perwako Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penindakan Parkir.

Asisten I, Micler Lakat mengatakan sidang ini rutin tiap dua minggu dan menggilir 11 kecamatan di Kota Manado. Dendanya pun sesuai dengan kesalahan pelanggar.

"Semua wilayah kami gilir. Kami pun sangat mengharapkan masyarakat tak lagi buang sampah sembarangan dan parkir liar. Kalau melanggar, sanskinya sudah jelas," ucap Micler. (fin)

foto kabag hukum pemkot manado yanti putri

Penulis: Finneke
Editor:
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved