Tumbelaka Academic Usulkan Anggaran DP3A Sulut Dinaikkan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Lembaga Kajian Sosial dan Politik Tumbelaka Academic mengusulkan anggran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Utara (Sulut) harus dinaikkan.

Hal itu mereka ungkapkan dalam diskusi terbatas bersama staf khusus Gubernur Bidang Kemasyarakatan Olden Kansil, Jumat (23/2/2018) di kantor Tumbelaka Academic di Kecamatam Mapanget, Manado, Sulut.

"Anggaran DP3A Sulut itu cuma Rp 6 miliar. Dibandingkan dana Sekwan Provinsi Sulut capai Rp 60 miliar loh. Padahal mereka hanya mengurus 45 anggota dewan saja," ujar Taufik Tumbelaka Direktur Eksekutif Tumbelaka Academic.

Ia juga meminta agar peran aktif dari ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita untuk terus memberikan sosialisasi kepada generasi muda.

"Tokoh agama juga harus ditekan lagi agara mereka bisa mengingatkan para generasi muda tentang aturan-aturan di dalam agamanya masing-masing," ucapnya.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini juga membahas beberapa permasalahan yang ada di kalangan masyarakat seperti pendidikan, investasi, pemerataan pembangunan, serta pengawasan anggaran.

Menurut Budi Rumangkay, salah satu Jurnalis yang ikut hadir dalam diskusi tersebut mengatakan saat ini masyarakat Sulut masih menanti sepak terjang dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandou.

"Meski sudah memasuki tahun kedua kepemimpinannya, tapi masyarakat Sulut masih menanti sepak terjang mereka. Sedangkan dari fungsi anggaran, sejauh ini masyarakat masih belum dilibatkan dalam setiap pembahasan anggaran. Baiknya ada perwakilan tokoh agama dan sebagainya," kata dia.

Lain halnya diungkapkan oleh Rolf Lumintang, salah satu Jurnalis Senior di Pemprov Sulut.

Ia mengatakan bahwa masalah pendidikan dan pemerataan pembangunan agar tidak dilupakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kita saja yang berpendidikan sering berbeda pendapat apalagi yang tidak berpendidikan. Kalau memang anggaran pendidikan 20 persen dari APBD maka harus diserahkan semua, jangan dipotong," ujarnya.

Banyaknya perpecahan di Indonesia karena masalah pemerataan pembangunan.

"Ingat kalau Sulut punya daerah perbatasan seperti Sangihe dan Talaud. Ini harus diperhatikan, jangan sampai ada kekuatan asing masuk dan kemudian daerah-daerah ini menyerukan kemerdekaannya," tegas.

Sementara itu, Olden Kansil, Staf Khusus Gubernur Sulut bidang kemasyarakat mengatakan, diskusi itu sangat bermanfaat dan baik.

"Kami sangat terbuka untuk setiap masukan dan gagasan pemikiran, ini tentu akan saya sampaikan pada pak Gubernur. Semoga diskusi terbatas seperti ini bisa terus dilanjutkan," tandasnya. (Tribun Manado/Nielton Durado)