Pemprov Sulut Siapkan Aturan untuk Pengembang yang Akan Mereklamasi di Manado Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyiapkan draf Peraturan Gubernur (Pergub) soal reklamasi di kawasan pantai Manado utara.

Ronald Sorongan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, mengungkapkan, pergub tersebut merupakan aturan turunan.

Peraturan daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) sudah ditetapkan lebih dulu

"Kami baru susun drafnya, ada tim ahli, saat ini masih dibahas Bappeda dan Biro Hukum," kata Sorongan, Senin (5/2/2018).

Intinya pergub tersebut mengatur soal kewajiban pengembang jika mau melakukan reklamasi.

Rencana reklamasi pesisir Manado utara memang sudah santer mengemuka.

Rencananya di atas lahan reklamasi akan dibangun fasilitas seperti mal, apartemen, taman bermain dan fasilitas publik pendukung.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey pun sudah menunjuk PT Membangun Sulut Hebat sebuah BUMD yang akan mengantongi izin reklamasi.

BUMD diharapkan bisa menggandeng pihak swasta untuk mewujudkan rencana ini.

Reklamasi yang akan dilakukan pemerintah di daerah Boulevard II jika dilihat dari segi Ekonomi akan memberikan dampak positif.

Demikian menurut Pengamat Ekonomi Unima Robert Winerungan.Reklamasi di Manado utara kata dia, akan melahirkan pertumbuhan ekonomi baru.

"Apalagi pada lahan reklamasi di Boulevard 2 tersebut bisa dibangun berbagai aktivitas ekonomi," ujar Winerungan.

Dia menambahkan, apartemen, perhotelan, pusat pertokoan akan memberikan dampak yang besar untuk roda perekonomian.

Fokus tak hanya di Kawasan Boulevard 1 saja, melainkan bisa di Boulevard 2.

Dengan demikian Masyarakat yang berada di bagian Utara Manado tak perlu jauh-jauh datang ke Kawasan Boulevard 1 untuk berbisnis maupun yang lainnya.

Selain itu, nantinya akan terbuka lapangan pekerjaan baru.