Ray: Kapolri Tidak Perlu Dicopot!

JAKARTA, TRIBUN - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Jenderal Tito Karnavian tak perlu dicopot dari jabatan Kapolri karena ucapannya yang meminta jajarannya hanya bekerja sama dengan NU dan
Muhammadiyah.

Ray menyatakan kritik keras terhadap Tito Karnavian harus dijadikan bahan evaluasi terkait penahanan sejumlah orang terduga makar maupun penistaan agama.

"Tak ada maksud Pak Kapolri untuk mendeskritikan kelompok Islam yang lain, tapi memang ada pemilihan kata yang kurang tepat dan beliau tak memahami sejarah kelompok Islam," kata Ray di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (1/2).

Pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto juga menilai Tito kurang memahami sejarah kelompok Islam di Tanah Air.

"Saya pikir tak cukup alasan (dicopot). Tapi ini harus jadi kritikan buat Kapolri. Mungkin terkait penetapan sejumlah tersangka yang statusnya tidak naik, seperti pada kasus makar dan penistaan agama. Pada kasus-kasus itu kan ada yang gak naik (proses hukumnya).

Menurut saya, kejadian ini ada akumulasi dari itu. Kalau misalnya gak ada masalah ya bebaskan. Jangan dijadikan seperti tawanan yang sampai sekarang tidak diproses," kata Ray.

Ray menambahkan, menghadapi tahun politik seperti saat ini, para pejabat negara harus tahu cara mengolah kata agar tak menimbulkan kesan negatif pada pernyataan yang dikeluarkannya.

"Pejabat negara, kalau tidak tahu situasinya jangan berbicara dan dalam kondisi sekarang, jangan bicara serampangan berbahasa. Cara mengolah kata itu harus dipelajari petinggi kita agar tak menimbulkan kesan negatif," ujarnya.

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai Tito Karnavian masih layak menjabat sebagai Kapolri. Apalagi, Pigai melihat Polri menghadapi dilema karena berada di tengah tarikan berbagai kepentingan.

"Kepentingan para pencari keadilan, kepentingan aktor-aktor pelaku kriminal, para punggawa politik, juga tekanan dunia internasional. Kepolisian ibarat diserbu dari delapan penjuru mata angin," tutur Pigai di Jakarta, Kamis.

Mengenai pernyataan Tito bahwa “hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” Pigai menilai hal itu menunjukkan kecerdasan intelektual Tito Karnavian.

Pernyataan Tito itu membuat banyak kelompok menegaskan bahwa mereka juga menjaga Pancasila dan NKRI.

Sebelumnya, beredar potongan video tentang pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pada pidato itu, Tito minta jajarannya bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah. Pidato itu merupakan pidato Tito di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara di Serang, Banten, Februari 2017.

Pada Rabu (31/1) siang, Tito Karnavian telah bertemu Ketua PBNU Said Aqil dan sejumlah petinggi ormas Islam untuk menyampaikan klarifikasi.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, KH Tengku Zulkarnain sudah paham atas konteks pernyataan Kapolri tersebut.

Menurut KH Ma'ruf Amin, video pidato Kapolri itu menjadi berbeda konteks jika diputar sekarang. Apalagi, pidato Kapolri pada waktu itu seluruhnya berdurasi 26 menit. Namun, video pidato itu dipotong menjadi dua menit.

Terpisah, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, memberi saran Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggunakan konsultan untuk memberi masukan mengenai Islam. "Saya kira, untuk Kapolri perlu ada konsultan yang mengerti Islam, sejarah Islam, dan umat Islam di Indonesia," tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis siang.

Menurut dia, Tito Karnavian keliru karena menyebut elemen Islam hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurutnya, Tito tidak memahami sejarah Islam.

Padahal, sebelum zaman kemerdekaan, terdapat sejumlah elemen islam, seperti Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, serta berbagai ormas Islam yang berdiri di berbagai daerah. (*)