Tiga Tersangka Kasus Proyek Pemecah Ombak Minut Huni Rutan Manado

Kerugian Negara mencapai 50 persen, Negara dirugikan sebesar Rp 8,8 miliar dari korupsi proyek tersebut

Tiga Tersangka Kasus Proyek Pemecah Ombak Minut Huni Rutan Manado
istimewa
Proyek pemecah ombak di Likupang

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memenuhi janjinya untuk pelimpahan tahap dua kasus dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pemecah Ombak senilai Rp 15 miliar di Desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara yang terjadi pada tahun 2016 lalu.

Hal itu dibuktikan dengan diserahkannya barang bukti dan tiga tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut dari Tim Jaksa Penyidik Kejati Sulut yang dipimpin Erwin Purba SH MH, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (25/1/2018) sekitar pukul 12.00 Wita.

`'Tim Jaksa Penyidik Kejati telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pemecah ombak di Desa Likupang kepada JPU, setelah JPU menyatakan perkara tersebut telah lengkap atau terpenuhi syarat formil serta materiilnya dan di P-21,'' kata Yonni Malaka, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut.

Ketiga tersangka yakni, RT selaku mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016, SHS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RM selaku Direktur PT MMM yang melaksanakan kegiatan.

`'Ada 10 JPU yang akan menangani perkara ini di pengadilan,'' tambah Malaka.

Proyek pembangunan pemecah ombak di Desa Likupang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara dianggarkan Rp 15 miliar. Namun, setelah selesai dikerjakan dan diaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ternyata didapat kerugian Negara mencapai 50 persen lebih dari total anggaran proyek.

“Negara dirugikan sebesar Rp 8,8 miliar dari korupsi proyek tersebut,'' tegas Malaka.

Penyebab terjadinya kerugian negara menurut Malaka, karena para tersangka menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum dalam proyek pembangunan pemecah ombak.

`'Terhadap ketiga tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ata 1 ke-1 KUHP,'' tambah Malaka.

Setelah selesai diserahkan Tim Jaksa Penyidik Kejati Sulut, ketiga tersangka selanjutnya ditahan oleh JPU yang dipimpin Slamet Riyanto dari Kejari Minut.

“Penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari di Rumah Tahanan Manado sejak 25 Januari hingga 13 Feburari 2018,'' ungkapnya.

Ketiga tersangka digelandang oleh JPU ke dalam mobil operasional Kejaksaan dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Manado. Mangihut Sinaga, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengatakan kasus tersebut ditargetkan akan dilimpahkan ke pengadilan pada akhir Januari 2018.

Kendati sudah berproses di pengadilan nantinya, namun proses penyidikan kasus yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 8,8 miliar tersebut tetap dilanjutkan oleh Kejati Sulut.

`'Pengembangan kasus tetap dilakukan, jika ditemukan ada alat bukti yang cukup yang bisa menjerat pihak lain, pasti kami proses sesuai hukum yang berlaku,'' tukasnya. (*)

Penulis:
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved