Kejati Sulut Dalami Dugaan Korupsi Pemecah Ombak Likupang

Setelah tuntas memeriksa Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemecah ombak

Kejati Sulut Dalami Dugaan Korupsi Pemecah Ombak Likupang
NIELTONDURADO
tersangka pemecah ombak 

Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID— Setelah tuntas memeriksa Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur pada 21 Desember 2017, kini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara siap untuk melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Pelimpahan kasus yang diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp 8,8 Miliar dari total anggaran pembangunan senilai Rp 15 Miliar tersebut pada tahun 2016, dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sukses melakukan pelimpahan tahap 2 kasus dugaan korupsi pembangunan RSJ VL Ratumbuysang pada tahun 2015 ke Kejaksaan Negeri Manado.

‘’Setelah kasus dugaan korupsi pembangunan RSJ Ratumbuysang, kini giliran kasus dugaan korupsi pemecah ombak yang akan segera menjalani proses pelimpahan tahap dua. Dalam satu dua hari ini pasti sudah dilakukan,’’ kata Mangihut Sinaga, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Selasa (16/01/2018).

Pelimpahan tahap dua kasus tersebut dalam waktu yang cepat menurut Mangihut sangat penting, agar bisa segera berproses di pengadilan. ‘’Saya harapkan kasus ini paling lambat akhir bulan sudah berproses di pengadilan untuk penuntutan,’’ tegasnya.

Dalam kasus tersebut Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah menetapkan 3 tersangka, yakni RT, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Utara, SHS alias Steven selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan RM alias Robby selaku kontraktor. ‘’Untuk sementara tiga tersangka yang sudah ada. Tapi, tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, jika dari pengembangan ditemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat pihak lain yang terlibat,’’ tuturnya.

Penanganan kasus dugaan korupsi pemecah ombak Likupang menurut Mangihut berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. ‘’Semua on the track,’’ ungkapnya.

Yoni Mallaka, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menambahkan, pelimpahan tahap dua akan dilakukan tim penyidik ke Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, sesuai dengan lokasi terjadinya tindak pidana korupsi. ‘’Pelimpahan tahap dua nantinya ke Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, tapi proses persidangan tetap dilakukan di Pengadilan Tipikor Manado,’’ tukasnya. (War)

Penulis:
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved