Clance Teddy Sayangkan Terjadinya Sentralisasi Perhatian Pemerintah hanya untuk KNPI

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO -  Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Clance Teddy mengkritisi beberapa aspek penting di pemerintahan Sulawesi Utara, termasuk ketidakmampuan pemerintah merangkul seluruh elemen pemuda dalam pembangunan. 

Kritik itu disampaikan saat ia menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Akhir Tahun Strategi Sulawesi Utara: Refleksi 2017 dan Outlook 2018 di Kedai Kopi Kopination & Markobar, Kota Manado, Sabtu (30/12/2017).

Di sektor infrastruktur, kata Clance Teddy, pemerintah sudah on the track. Pembangunan infrastruktur, katanya, menjadi prioritas utama Pemprov Sulut, selaras dengan pemerintah pusat, dengan tanpa meninggalkan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Berdasar berita di media, pembangunan infrasturktur di Sulut memang belum merata. Tapi, hasilnya sudah mulai nampak, karena memang butuh waktu untuk membuatnya merata, disamping keseriusan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkannya,"ujar Clance Teddy.

Kedua, lanjutnya, di sektor pariwisata, Pemprov Sulut sangat luar biasa, termasuk dibukanya penerbangan ke mancanegara, yang merupakan faktor pendukung penting bagi kemajuan pariwisata Sulut.

Sektor pariwisata lokal dan fasilitas serta sumberdaya alam penunjangnya juga  perlahan-lahan mulai diperhatikan.

Menurutnya, semua itu bisa berjalan maksimal ketika komitmen pemerintah bisa dijabarkan oleh struktur birokrasi yg terkait.

Namun, tidak demikian halnya di birokrasi pemerintahan Sulut. "Kondisi birokrasi Sulut ini bukan mengejar profesionalitas kerja, tapi birokrasi yang cari muka atau nepotismen," kritiknya.

Ia mencontohkan birokrasi  di Dinas Pemuda dan Olahraga. "Kepedulian pemerintah terhadap pemuda masih sangat minim,"ujarnya

Clance Teddy menyayangkan terjadinya sentralisasi perhatian hanya kepada KNPI. Padahal, lanjutnya, sejarah politik nasional mencatat banyak lembaga pemuda yg produktif, termasuk Kelompok Cipayung, seperti GMNI, PMII, HMI, GMKI, dan PMKRI.

"Lembaga Cipayung adalah lembaga kemahasiswaan yang sudah mendidik dan melatih generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa. Tapi sayangnya mereka kurang mendapat perhatian pemerintah," tuturnya.

Menurut Clance, hal inilah yang membuat kalangan intelektual berbasis kampus ini kehilangan tempat hingga akhirnya menjadikan pemerintah sebagai objek penelitian dan kritikan.

"Jika cerdas, pemerintah seharusnya merangkul kelompok-kelompok pemuda ini untuk dijadikan referensi atau sumber inspirasi bagaimana membangun Sulut ke depan," ungkapnya.

Yang ketiga, lanjut Clance Teddy, adalah sektor pendidikan. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, katanya, sangat berat.

Anggaran, katanya, memang cukup besar. Namun, yang krusial adalah terjadinya pergeseran budaya dalam dunia pendidikan, khususnya di kalangan pengajar dan pelajar.

"Dulu, siswa sangat segan terhadap guru. Tapi, sekarang justru guru yang takut kepada murid. Dan ini terjadi mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi." Ujarnya

Menururnya, nilai, moral, dan wawasan, tidak lagi menjadi doktrin utama. Dunia pendidikan saat ini, katanya, lebih fokus mendidik peserta didik menjadi calon pekerja.

Fenomena pendidikan seperti ini, tutur Clance, membuat orientasi peserta didik menjadi masyarakat yang konsumtif dan tidak lagi produktif.

"Karenanya, jangan heran ketika sektor ekonomi, pasar-pasar kita dikuasai bukan oleh orang Sulut. Nanti, lama-lama orang asli sini semakin terhimpit. Maka, timbullah radikalisasi yang kurang sehat. Sehingga muncul kata kata: Ii tanah Minahasa kenapa orang luar yang berkuasa di sini."

Padahal, kata Clance, di era globalisasi dan kompetisi seperti sekarang, semua orang harus diberi  kesempatan yang sama.

Clance berharap, lewat diskusi seperti ini akan lahir ide-ide dan gagasan serta kesadaran untuk menyikapi berbagai masalah di Sulawesi Utara ke depan. (TRY)