Optimalkan Pemberantasan Korupsi di Sulut, Kejati Terima Pengaduan Masyarakat

Kejaksaan Tinggi Sulut terus membuka pos pelayanan aduan untuk masyarakat, agar dapat melaporkan praktek dugaan korupsi

tribun manado/warstef abisada
Yoni Mallaka, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut 

Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kejaksaan Tinggi Sulut terus membuka pos pelayanan aduan untuk masyarakat, agar dapat melaporkan praktek dugaan korupsi yang terjadi di daerahnya.

Pos aduan ini telah beroperasi cukup lama, dan menampung banyak informasi penting yang membantu Kejaksaan Tinggi Sulut untuk memberantas korupsi.

‘’Banyak aduan dan laporan masyarakat yang masuk ke Kejati Sulut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di daerahnya. Laporan tersebut diterima Kejati dan dipelajari secara mendalam, jika dinilai memenuhi syarat untuk ditelusuri lebih mendalam pasti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,’’ kata Yoni Mallaka, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulut, Minggu (17/12/2017).

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang menarik perhatian publik, dan kini ditangani Kejaksaan Tinggi Sulut berdasarkan laporan masyarakat diantaranya adalah dugaan korupsi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) VL Ratumbuysang pada tahun 2015 dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,3 Miliar dari total dana pembangunan Rp 18 Miliar.

Untuk kasus dugaan korupsi RSJ Ratumbuysang, Kejati Sulut telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Direktur Utama JT dan kontraktor DL.

Kasus lainnya, yakni dugaan korupsi pemecah ombak Likupang tahun 2016 yang diduga merugikan keuangan Negara Rp 8,8 Miliar dari total dana pembangunan Rp 15 Miliar.

Ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan Kejati, yakni mantan Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara RT, Pejabat Pembuat Komitmen SHS, dan seorang kontraktor RM alias Robby.

Menurut Mallaka, semua kasus dugaan korupsi tersebut kini terus berporses di Kejaksaan Tinggi, dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado setelah semua proses penyidikan dituntaskan.

‘’Makanya kami terus berharap masyarakat untuk tak pernah bosan melaporkan dugaan praktek korupsi yang terjadi di daerahnya. Laporan diharapkan akurat, sehingga bisa mempercepat proses hukum bagi para pelaku,’’ tuturnya.

Halaman
12
Penulis:
Editor: Aldi Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved