Minahasa - Aspek Kependudukan dan Budaya Jadi Pertimbangan Penataan Dapil 2019

Jelang penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa 2019

Minahasa - Aspek Kependudukan dan Budaya Jadi Pertimbangan Penataan Dapil 2019
ALPEN MARTINUS

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO- Jelang penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa 2019, KPU Minahasa menggelar Rapat Koordinasi, di Mercure Tateli Beach Hotel, Kecamatan Mandolang, Jumat-Sabtu, 8-9 Desember 2017.

Rakor yang dipimpin oleh Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon nampak juga dihadiri Kadisdukcapil Pemkab Minahasa, Riviva Maringka yang menjelaskan soal data kependudukan, serta utusan Beppeda dan bagian Tata Pemerintahan Pemkab Minahasa, instansi terkait, akademisi kepemiluan dan komunitas peduli pemilu.

Rakor tersebut bertujuan untuk mengoordinasikan beberapa hal yang dibutuhkan untuk penataan Dapil seperti Data Administrasi Kependudukan dan Data Administrasi Wilayah.

Selain itu, rakor hari pertama tersebut untuk menghimpun masukan stakeholder terkait evaluasi Dapil Pemilu sebelumnya, disesuaikan dengan prinsip penataan Dapil sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Untuk Rakor hari ke dua, membahasa dua prinsip kohesitas yaitu aspek sosial budaya sejarah dari wilayah yang akan ditata dalam satu daerah pemilihan.

Rakor melibatkan akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur sejarahwan, dan budayawan.

"Kami menerima masukkan terkait karakteristik wilayah kecamatan atau gabungan kecamatan di Kabupaten Minahasa yang akan ditata dalam dapil dalam 2019," jelas Tinangon.

Dalam rakor tersebut menurutnya, banyak sekali wdata dan kajian terkait aspek historis dari budaya di Minahasa.

"Prinsip kohesitas yaitu pembagian wilayah yang punya kesamaan kultural budaya sebaiknya masuk dalam wilayah dapil sendiri supaya ada keterkaitan hubungan sosial budaya ada keterkaitan," jelasnya.

Namun paling utama menurutnya yaitu penataan dapil dengan memperhatikan jumlah penduduk berdasarkan data agregat kependudukan (DAK2) yang akan diserahkan Kemendagri pada 17 Desember mendatang.

"Hasil rakor akan dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan draft pembuatan dapil yang akan dibahas dalam rakor tahap dua pada 18 dan 19 Desember," jelasnya.

Ia menambahkan setelah penyusuna daftar dapil, Januari dilakukan uji publik, hasilnya dijadikan pertimbangan untuk pengusulan draft ke KPU Pusat.

Ketua KPU Minahasa, mengatakan dalam setiap tahapan senantiasa terbuka terhadap masukan bahkan kerjasama dengan stakeholder terkait.

"Masukan dari stakeholder yang disampaikan dalam Rakor ini sangat bermanfaat bagi KPU dalam proses penataan Dapil, prinsipnya penataan Dapil kita lakukan sesuai prosedur yabg diatur dalam regulasi, " ujar dia. (Amg)

Penulis: Alpen_Martinus
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved