TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Komisi II Dprd Kota tomohon mengadakan rapat dengar pendapat dengan dinas Perhubungan Kota Tomohon terkait aksi demo sopir angkutan umum.

Rapat dipimpin oleh ketua komisi II Frets Keles ST didampingi cherly mantiri (sekretaris) dan anggota anggota komisi II Harun Lululangi dan Piet Pungus, Jumat (24/11/2017).

 
Hadir dalam rapat kepala dinas perhubungan Steven Waworuntu Sstp bersama jajarannya.

Dikatakan ketua komisi II Frets Keles, dalam rapat tersebut Komisi II meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh para sopir angkutan umum pada aksi demo kamis 23 november 2017 sekaligus meminta penjelasan kepada dinas Perhubungan Kota Tomohon.

"Hasil dari rapat dengar pendapat yakni untuk taksi online, sesuai dengan peraturan menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017, tidak ada larangan beroperasi selama memenuhi 9 poin penting yang ada di peraturan menteri tersebut,dan ada sosialisasi selama 3 bulan dari thl 1 november 2017 sampai 31 januari 2018, Dari dinas perhubungan akan berkonsultasi dengan propinsi mengenai taxi online," kata Keles.

Sementara kepala dinas perhubungan Steven Waworuntu mengatakan, dinas perhubungan juga akan melakukan penataan/penertiban angkutan kota dalam propinsi AKDP, perbaikan infrastruktur terminal (pendopo) tempat naik turun penumpang, penertiban taksi gelap, penertiban ojek yang ada di area diterminal (diijinkan beroperasi sampai akhir tahun 2017).(fer)