Ini yang Jadi Sasaran Pengampunan Pajak Tahap II

Pemerintah berencana melanjutkan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ini yang Jadi Sasaran Pengampunan Pajak Tahap II
RADITYA HELABUMI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dua dari kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad (kiri ke kanan) memberikan penjelasan terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5). Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Kompas/Raditya Helabumi (RAD) 18-05-2017 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah berencana melanjutkan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.

Mereka tidak akan dikenai sanksi asalkan mengungkapkan sendiri harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan (2015) bagi yang bukan peserta amnesti pajak, atau belum diungkapkan dalam SPh bagi peserta amnesti pajak

Namun demikian, dalam praktiknya nanti, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, meski jendela ampunan yang dicanangkan pemerintah ini bisa jadi jalan keluar, tetap akan ada problem konkret bagi WP yang ingin manfaatkan kesempatan itu, yakni WP tidak kuat membayar jika nilainya besar dan tak memiliki uang kontan.

Oleh karena itu, jalannya kebijakan ini juga perlu solusi, apakah ada skema installment atau cicilan. “Sebaiknya demikian. Problem waktu amnesti pajak jangan terulang. Banyak yang mau ikut tidak kuat bayar uang tebusan atau lunasi utang. Harus kreatif dicarikan jalan keluar,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (19/11).

“Skema-skema pembiayaan kan juga bisa. Apakah dimungkinkan mengagunkan aset lalu utang ke bank? Kemenkeu bisa memfasilitasi di level MoU dengan OJK,” lanjutnya.

Namun demikian, hal ini memang butuh terobosan. Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, saat ini ketentuan yang ada tidak memungkinkan hal ini untuk diberikan kepada WP.

"Tidak bisa dicicil," ujarnya.

Yustinus  mengatakan, dengan adanya jendela ampunan ini, penerimaan pajak tahun ini bisa lebih optimistis mendekati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun.

“Jika berhasil 1,5 bulan ini, karena waktu mepet dan mesti prioritas, apalagi sifatnya himbauan dulu, seharusnya bisa ditargetkan 3% hingga 5%. Jadi, bisa 95% hingga 97%,” kata dia.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa Ditjen Pajak dalam hal ini harus memiliki kesiapan data akurat sehingga ada target yang terukur. Ia mengatakan, apabila data akurat cukup banyak dan bisa digunakan untuk bargaining, seharusnya akan ada peningkatan penerimaan karena skemanya tak perlu lagi audit, tetapi cukup membetulkan atau menyampaikan SPT PPh Final.

“Sejauh data akurat dan tak ada dispute, seharusnya bisa segera dilakukan pembetulan/penyampaian SPT. Maka, ini batu uji akurasi data dan kemampuan persuasi/memenangkan opini,” ucapnya. *

Editor: Lodie_Tombeg
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved