Advetorial

Silpa Lebih dari 30 Persen, Desa Penerima Dandes di Kotamobagu Terancam Sanksi Ini

Desa penerima dana desa di Kotamobagu terancam saksi administrasi berupa pemotongan alokasi dandes.

Silpa Lebih dari 30 Persen, Desa Penerima Dandes di Kotamobagu Terancam Sanksi Ini
Ilustrasi Dana Desa 

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Desa penerima dana desa di Kotamobagu terancam saksi administrasi berupa pemotongan alokasi dandes jika ternyata dalam penggunaan dandes tahun 2017 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) lebih dari 30 persen.

"Apabila terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) lebih dari 30 persen hingga berakhir tahun anggaran, maka kepala daerah dalam hal ini walikota akan memberikan sanksi administratif bagi desa penerima anggaran tersebut," ujar Kepala Diskominfo Kotamobagu, yang juga Instruktur Aparatur Desa Pemkot Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, SE.

DANA DESA
(kotamobagukota.go.id)

Penegasan ini disampaikan Ahmad Yani Umar saat menyampaikan pemapaaran dalam rapat evaluasi penggunaan dana desa triwulan I, II, III tahun anggaran 2017, di Kantor Balai Desa Poyowa Besar I, Kecamtan Kotamobagu Selatan, Selasa (17/10).

Menurut Ahmad Yani, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pasal 27 mengatur dengan jelas pemberian sanksi ini.

"Saksi administratif berupa penundaan penyaluran hingga pemotongan dana desa. Misalnya di satu desa, penggunaan anggaran dana desanya tahun ini menyisakan dana di atas 30 persen, maka tahun anggaran berikut, desa ini mendapat sanksi penundaan penyaluran dana desan tahap I sebesar Silpa yang tersisa. Jika hal ini masih terus berlanjut pada tahun berjalan, artinya pada akhir tahun berjalan dan masih terdapat Silpa lebih dari 30 persen, maka tahun anggaran berikutnya desa ini mendapat pemotongan dana desa sebesar Silpa tersisa," jelas Yani.

Katanya, pemotongan anggaran dana desa ini akan menjadi dasar bagi Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan alokasi dandes kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.

Namun demikian, meski pemberian sanksi administratif menanti setiap desa yang melanggar, tetapi Yani menghimbau seluruh kepala desa untuk tetap fokus menyelesaikan program kegiatan tang telah ditetapkan.

"Para kepala desa tidak harus terbebani dengan sanski ini. Yang paling penting tetap berkomitmen menyelesaikan program kegiatan yang telah direncanakan di wilayah masing-masing, dengan mengedepankan asas pemanfaatan dalam pengalokasian dana desa, tertin administrasi dan tetap patuh pasa ketentuan yang telah ditetapkan," tandas Yani. (*)

Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved