Farry Liwe: Pemkab Mitra Berhati-hati

Liputan Wartawan Valdy Vieri Suak

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Terkait penundaan Paripurna Ranperda APBD 2018 tingkat pertama, muncul isu bahwa hal tersebut menjadi respon atas kejian tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan Pemkab Mitra.

Sementara itu Sekda Mitra Farry Liwe mengatakan, hal itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian Pemkab. "Ini bagian kehati-hatian Pemkab dalam pengelolaan anggaran. Dan saya rasa ini sudah wajar saja dilakukan," jelasnya.

Sementara Tonny Hendrik Lasut (THL) mewakili Fraksi Golkar, Demokrat dan PAN mengaku penundaan Paripurna bukan karena adanya kajian tunjangan oleh Pemkab. "Memang Paripurna ditunda sebab dokumen yang diminta tak lengkap. Sebab kita baru terima dokumen itu tadi malam, dan ada beberapa lampiran yang kita minta dilengkapi," katanya.

Dia mengatakan, kelengkapan dokumen yang diminta merupakan data Bantuan Sosial. "Kita minta data penunjang program, dimana kita minta nama penerima dan alamat. Contoh untuk lansia, kita minta data nama dan alamat, jangan sampai salah sasaran," tandasnya. (Val)