Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

BPU Pemkot Bitung Tak Representatif, Instansi Pilih Rapat di Manado dan Minut

Sungguh memprihatinkan kondisi Balai pertemuan umum (BPU) di Pemko Bitung. Bentuk bangunannya sudah ketinggalan zaman.

Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Andrew_Pattymahu
ARTHUR ROMPIS

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Sungguh memprihatinkan kondisi Balai pertemuan umum (BPU) di Pemkot Bitung .
Bentuk bangunannya sudah ketinggalan zaman.

Bangunannya kecil, begitupun parkiran kendaraan.  Interior ruangan umumnya sudah tua.

Pencahayaan modern di ruangan itu justru kian membuka tabir ketuaan ruangan pada dinding yang kusam serta tehel yang sudah tidak putih lagi. Namun hanya itu tempat  pertemuan yang memenuhi syarat di kota Cakalang tersebut.

Sejumlah instansi pemerintah ataupun kalangan umum yang ingin tempat pertemuan yang lebih wah memilih melaksanakan pertemuan di Hotel yang ada di Manado dan Minahasa Utara. Uang dari Bitung pun
mengalir ke Manado. Sialnya Pemko Bitung kesulitan mencapai target PAD dari penyewaan gedung itu.

Kabag Umum Pemko Bitung Theo Rorong mengakui hal itu. "Sulit bagi kami mencapai target PAD sebesar 100 juta," kata dia Jumat (18/8) di ruang kerjanya.

Sebutnya, instansi pemerintah bebas menggunakan balai itu. Sementara umum atau instansi vertikal harus bayar 500 ribu.

"Sebulan hanya sekira satu dua kali saja instansi vertikal atau umum  menyewa tempat itu, bagaimana kita bisa capai PAD," kata dia.

Beber dia, sering kegiatan masyarakat umum disatukan dengan instansi pemerintah hingga bebas biaya sewa.
Seringpula instansi vertikal memilih ruang pertemuan di luar daerah.

"Namun kami tak bisa  memaksa warga atau instansi menggunakan tempat ini," kata dia.

Dikatakannya, dulunya instansi pemerintah harus membayar biaya sewa balai pertemuan itu.
Semenjak temuan BPK  di era pemerintahan sebelumnya, pemerintah membebaskan instansi pemerintah menggunakan tempat itu.

"Sejumlah instansi belum membayar  biaya sewa lantas jadi temuan,
instansi beralasan mereka tak memiliki pos biaya sewa gedung," kata dia.

Dikatakan Theo, ke depannya pihaknya siap memugar balai itu, memodernkannya agar bisa meraih PAD. Walikota Bitung Max Lomban mengungkapkan rencananya memugar balai itu.  Lomban mengacu pada balai di Bojonegoro.

"Disana balainya modern dengan parkiran yang memadai," kata dia beberapa waktu lalu.
Lomban mengakui BPU Bitung sudah tak representatif.

Sebut dia, balai itu tak pernah menjalani pemugaran besar semenjak dibangun Walikota Bitung era 90 an SH Sarundajang.

"Hanya ada rehab kecil kecilan," kata dia. Meski begitu Lomban mengakui balai itu tetap menjadi maskot kota Bitung. (art)

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved