Berita Eksklusif

27 Pol PP Bolmong Ditahan, Humas Polda Sulut: Polda Hanya Usut Kasus Pengrusakan

Pengrusakan ini menyebabkan kerugian materi ke PT CNSC. Kerusakan bangunan sebanyak 11 unit, 240 buah kaca jendela dan 100 daun pintu pecah.

27 Pol PP Bolmong Ditahan, Humas Polda Sulut: Polda Hanya Usut Kasus Pengrusakan
FOTOGRAFER TRIBUN MANADO/ANDREAS GERALD RUAUW
Anak-anak 27 Pol PP Bolmong kunjungi ayah mereka di tahanan Polda Sulut, Selasa (18/7/2017) 

Pelaksanaannya bertentangan dengan aturan dan melawan hukum serta melanggar batasan hukum pidana dalam hal ini tergolong pengrusakan dalam KUHP.

Hal senada diutarakan Pakar Hukum Pidana Unsrat, Toar Palilingan. Dia menegaskan, penertiban yang menjadi kewenangan daerah berpayung pada Peraturan Daerah.

''Prosedur penerapan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah, khusus bangunan gedung ada mekanisme tersendiri. Bahkan, jika mekanisme tersebut sudah dilakukan secara benar, maka tentu berujung pada pembongkaran yaitu penertiban yang legal, tidak ada masalah," ujar Palilingan menambahkan.

Palilingan juga menegaskan, kasus ini diluar prosedur mekanisme yang sudah diatur mengikat baik bagi warga setempat, pelaku usaha maupun penyelenggara pemerintahan, itu sama halnya dengan satu perbuatan melawan hukum.

"Kalau ada akibat yang ditimbulkan, inilah yang berpotensi melanggar pasal-pasal terkait dengan dugaan pidana pengrusakan," ujarnya.

Palilingan menilai apa yang dilakukan Polda Sulut masih dalam tataran kewenangan sebagai aparat penegak hukum karena adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pengrusakan.

Sejak awal masalah ini terjadi sudah dilakukan dengan cara subyektif tanpa memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tanpa sistematika yang jelas, namun dilakukan sesuai hasil pemikiran seseorang yang juga tidak memahami mekanisme dan prosedur penertiban

"Kita tidak bisa mempublikasikan teknis penyidikan sehingga banyak yang mencoba berspekulasi tentang materi penyidikan dan akhirnya membentuk opini berdasarkan pemahaman yang dangkal, '' ujar Tompo menjelaskan.

"Tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang bertanggung jawab berdasarkan hukum sebagai wujud perlindungan terhadap hak hukum seseorang, '' ujarnya. (nie)

Penulis: Nielton Durado
Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved