Umbas Sentil Utang Lampu Jalan Pemkab

TRIBUNMANADO, TONDANO - Masa pemerintahan Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang akan berakhir tahun depan. Menjelang selesainya masa tugas, kedua top eksekutif itu mendapat kritikan.

Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Minahasa merilis tujuh masalah besar di Minahasa. Mulai kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran semakin banyak, masalah banjir yang belum bisa diselesaikan, eceng gondok. Ada juga program Minahasa Kabupaten Cabe dan Pesona Visit Minahasa tidak maksimal, utang Pemkab ke PLN, dan instabilitas pemerintahan.

Berdasarkan kajian DPD KNPI Minahasa yang disandingkan dengan data BPS Minahasa terungkap bahwa cukup banyak keberhasilan diberbagai sektor yang dicapai pemerintah Kabupaten Minahasa dalam empat tahun lebih.
"Ada tujuh masalah besar yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya oleh Pemkab Minahasa," ujar Ketua DPD KNPI Minahasa, Theo Imbas.

Berdasarkan Data BPS, di akhir kepemimpinan bupati lama, angka penduduk miskin di Minahasa 7,16 persen, sedangkan tahun pertama kepemimpinan JWS-Ivansa, angka kemiskinan meningkat, akhir 2013 (8,81 persen), sedikit menurun di akhir tahun 2014, yaitu pada angka 8.53 persen, naik kembali pada akhir tahun 2015, yaitu pada angka 8,80 persen.

Di akhir tahun 2016 diperkirakan masih berada di atas angka 8 persen. Artinya, sampai saat ini Pemkab Minahasa belum mampu mencari solusi masalah kemiskinan di Minahasa.

Data BPS menunjukkan pengangguran di Minahasa meningkat dari tahun ke tahun yang jika dibandikan dengan akhir masa jabatan pemerintahan sebelumnya. Akhir 2012 pengangguran terbuka berada pada angka 6,14 persen. Awal pemerintahan sekarang meningkat dimana akhir 2013 pada angka 7,43 persen dan terus melejit naik tahun 2014 pada angka 8.80 persen, akhir 2015 pada angka 9,61 persen dan diprediksi meningkat di akhir 2016. Tahun 2017 meski data BPS belum keluar.

Banjir langganan di Toulour, Kiniar, Tataaran dan beberapa titik lainnya, berdasar kajian dan olah lapangan KNPI. Memang ketika terjadi banjir masyarakat membutuhkan bantuan makanan dan lainnya, juga setiap terjadi banjir Pemkab Minahasa pasti turun.

"Tapi ternyata yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat adalah langkah nyata agar tidak terjadi banjir lagi, misalnya pembuatan tanggul atau solusi lainnya," ujar dia.
Beberapa tahun lalu Minahasa dicanangkan sebagai Kabupaten Cabe, tapi program ini kurang maksimal, apalagi harga cabai di Minahasa tinggi dan stok kadang diambil dari luar daerah. "Itu berdasarkan pengakuan pedagang di pasar," jelasnya.

Demikian juga menurutnya, program pesona Visit Minahasa, sampai sekarang kelihatan tidak maksimal.
Selain itu, menjadi sorotan utang Pemkab Minahasa ke PLN sampai sekarang belum terselesaikan dan yang rugi Masyarakat, padahal masyarakat juga membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

"Artinya yang membayar bukan hanya Pemkab Minahasa, tapi juga dengan masyarakat, tapi yang aneh, masyarakat sudah bayar tapi Pemkab Minahasa masih utang," ujar Umbas.
Khusus untuk masalah instabilitas pemerintahan, menurutnya, karena dominasi politik kental saat ini. ASN jadi motor penggerak kepentingan politik.

"Tujuh masalah besar ini saya yakin akan dapat disolusikan dalam sisa waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sampai akhir Maret 2018, karena kalau tidak pemimpin saat ini akan dikatakan gagal memimpin Minahasa 5 tahun berjalan oleh rakyat Minahasa," ujar dia.
Dia menambahkan, DPD KNPI Minahasa menunggu langkah nyata kebijakan solutif dari Pemkab Minahasa agar benar-benar terwujud Minahasa Hebat, Minahasa Maju. *

ORANG MISKIN
* Akhir kepemimpinan bupati lama, angka penduduk miskin di Minahasa 7,16 persen
* Tahun pertama kepemimpinan JWS-Ivansa, meningkat 2013 (8,81 persen), sedikit menurun di 2014, 8.53 persen, naik pada akhir 2015, 8,80 persen
* Di akhir tahun 2016 diperkirakan masih berada di atas angka 8 persen