Alat Kesehatan di Puskesmat Mooat tak Dimanfaatkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melakukan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah program
Penulis: Aldi Ponge | Editor: Andrew_Pattymahu
TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melakukan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah program yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepala daerah 2016, pada 4-6 April.
Ketua Komisi III DPRD Boltim, Reevy Lengkong mengungkapkan tinjauan tersebut untuk melakukan sinkronisasi antara LPj dan fakta di lapangan.
"Kami menemukan banyak alat kesehatan yang sudah dibeli tapi tak dimanfaatkan di Puskemas Mooat. Ini mubasir karena sudah pemborosan anggaran," jelasnya, pada Kamis (6/4).
Dia mengungkapkan belum difungsikannya alat kesehatan tersebut karena puskemas tak memiliki tenaga ahli.
Politisi Gerindra ini menambahkan sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru. Pihaknya juga menemukan sejumlah guru yang tak disiplin karena tak masuk kerja.
"Ada proyek fisik di SDN Nuangan yang pekerjaan tak beres. Bangunan baru tapi sudah banyak hancur. Ada juga pungutan liar di sekolah," ungkapnya.
Sejumlah persoalan tersebut akan dibahas bersama satuan kerja dalam rapat pembahasan LPj. DPRD akan menjadikannya sebagai rekomendasi ke pemda.
"Kami akan kritis dan objektif dalam pembahasan LPj tersebut sehingga menghasilkan catatan strategis," tegasnya.
Sekretaris DPRD Boltim, Pryamos mengatakan DPRD akan melakukan studi komparasi terkait LPj pada pekan depan.
"Usai ini akan ada studi komparasi untuk LKPj dan hari jadi Boltim, selanjutnya pembahasan pada minggu ketiga. Paripuran pada 28 April," ungkapnya didampingi Kabag risalah Afandi Abdul.
DPRD akan melaksanakan rapat paripurna penyampaian lima ranperda iniasitif dewan pada Jumat hari ini.
Kelima ranperda yang akan diajukan yakni ranperda hari ulang tahun Boltim, Ranperda penyelenggaran pendidikan, ranperda penyelenggaraan kesehatan, ranpeda lembaga adat, ranpeda pengelolaan sampah.
"Target pertama adalah ranperda ulang tahun. Didalamnya masih mencantumkan dua tanggal pilihan yakni pengesahan undang-undang pemekaran pada 21 Juli dan pelantikan penjabat pada 30 September," terangnya. (Ald)