Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru di Minsel Tahun 2015 Dipertanyakan

Laporan wartawan Tribun Manado, Fionalois Watania

TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG - Hutang sertifikasi guru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) tidak diakui oleh Kepala Dinas (Kadis) Keuangan Denny Kaawoan.

Menurutnya Pemkab tidak ada hutang sertifikasi guru. Sedangkan anggaran sertifikasi yang tertata di 2017 bukan khusus untuk membayar hutang sertifikasi 2015. Melainkan hanya menjaga apabila ada kekurangan anggaran di 2017.

"Kita tidak hutang sertifikasi, semua sudah terbayarkan,"terangnya. Senada juga disampaikan oleh Asisten III Setdakab Minsel James Tombokan. Menurutnya Pemkab Minsel tidak ada hutang sertifikasi.

Dia mendasari pernyataan tersebut karena belum menerima laporan. Makanya dia berkesimpulan tidak ada hutang.

"Apa yang ditata pada APBD 2017 sebesar Rp 28 miliar hanyalah dana jaga-jaga,"terangnya.

Dari tidak diakuinya hutang tersebut juga dilihat sumber dana Rp 28 miliar di APBD 2017.

Anggaran tersebut diambil lewat Dana Alokasi Umum (DAU) bukannya block grant yang dikhususkan bagi pembayaran sertifikasi.

Sementara itu, pemerhati Minsel Decky Mintje mengatakan jika tidak ada hutang sertifikasi maka memang tidak seharusnya termuat dalam silpa.

"Apa yang dikatakan oleh Kadis Keuangan dan Asisten III sudah tepat. Sebab kalau ada hutang berarti harus termuat pada Silpa, terutama bila anggarannya memang sudah masuk. Nah kalau diakui ada hutang malah akan menjadi rancu, apalagi kalau di APBD 2017 dananya diambil lewat DAU. Karena akan menimbulkan pertanyaan dimana sisa anggaran tidak terbayar,"urainya.

Disisi lain Meyke Poluann Ketua Asosiasi Guru Indonesia Sejahtera (AGIS) Minsel meragukan jika sertifikasi guru 2014, 2015, bahkan 2016 sudah terbayarkan semuanya. "Saya belum tahu pasti jika sertifikasi guru tahun 2014 dan 2015 sudah dibayarkan. Banyak guru yang mengharapkan segera dicairkan," kuncinya. (Tiw)