Minta Dipekerjakan, Warga Talikuran Demo PT PGE

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMPASO - Puluhan warga Desa Talikuran, Kecamatan Tompaso, Minahasa demonstrasi di depan area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Tompaso, Kamis (19/1).
Mereka datang membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan di antaranya utamakan tenaga lokal. Massa juga menilai PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) tidak transparansi dalam perekrutan tenaga kerja.

Pihak PGE dituduh memperdaya bukan memberdayakan. "Kami minta pihak PGE transparan dalam perekrutan tenaga kerja dan mengutamakan masyarakat lokal. Tou Tompaso bukan tamu di tanah sendiri. Presiden tolong lindungi hak masyarakat lokal. Kami tuntut janji Pak Presiden memberdayakan masyarakat lokal.

Utamakan tenaga kerja lokal karena dampak ke depannya kami yang akan rasakan". Masih banyak tulisan lain yang dibawa pendemo.
Mereka memasang beberapa spanduk dan bendera Merah Putih di pagar area proyek PGE tersebut. Pimpinan aksi kemudian melakukan orasi tuntutan.

Mereka dikawal oleh anggota Polres Minahasa juga Polsek Tompaso, serta Koramil Kawangkoan, serta camat dari Tompaso dan Tompaso Barat.
Pihak PT PGE Lahendong kemudian datang menemui, namun disepakati pembicaraan akan dilanjutkan di Balai Desa Talikuran.

Hadir dari pihak PGE Dimas dan Julian. Keduanya dari Humas. Sementara dari warga di antaranya Angga, Roki, Christian, dan warga lainnya, Hukum Tua Talikuran Berty Tuju.
Warga mempertanyakan jumlah kuota penerimaan tenaga kerja dari PGE. Selain itu, ada 70 orang yang sudah direkrut tanpa adanya sosialisasi.
"Padahal dari PGE bilang bahwa saat perekrutan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ke desa, tapi ini tidak ada sosialisasi namun sudah ada perekrutan diam-diam," ujar Angga.

Selain itu, mereka mempertanyakan berapa jumlah pekerja yang akan direkrut baik yang punya keahlian dan maupun pekerja biasa. "Supaya jelas harus transparan," ujar dia.
PGE menyampaikan bahwa penerimaan tenaga kerja sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga atau kontraktor. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menerima pekerja.
"Semuanya yang proses dari kontraktor untuk perekrutan," kata Dimas.
Ia menjelaskan, bahwa sumur 5 dan 6 ini masih persiapan dikelola oleh PGE. "Sebab meski sudah diresmikan oleh

Presiden, namun belum diserahkan 100 persen ke PGE dari kontraktor proyek pembangunan, makanya kami sementara bersiap, termasuk mempersiapkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu perekrutannya dipercayakan ke pihak ketiga, sehingga kami tidak bisa menjamin siapa yang direkrut," ujarnya.

Namun permintaan dari masyarakat Talikuran agar ada warga yang diterima bekerja di PGE 5 dan 6 akan disampaikan ke atasan, juga kepada kontraktor perekrutan.
"Tapi kami minta warga mendaftar dan ikut tes dulu, setelah hasilnya keluar baru lakukan tindakan berikutnya," ujar Dimas.

Ia menjelaskan, memang saat ini, anggaran untuk perekrutan belum ada sebab semua anggaran belum diketuk, sehingga kontraktor juga belum menetapkan kuota pekerja yang akan direkrut. "Dana yang digunakan saat ini juga merupakan dana pinjaman, sehingga memang belum ada kuota banyak pekerja yang akan diangkat, tapi sesuai dengan kebutuhan saja," ujar dia.
Camat Tompaso, Meidy Keintjem, menjelaskan, bahwa mereka menjembatani keinginan masyarakat dengan pihak PGE.

"Kami sudah fasilitasi dan semuanya harus berjalan dengan mekanismenya, namun masyarakat meminta jangan sampai ada ketidakadilan dalam mempekerjakan pekerja, harus memprioritaskan warga lokal," ujarnya. Proses perekrutan, menurutnya, sudah jalan.

Dialog sempat alot, namun dapat diselesaikan meski masyarakat belum terlalu puas dengan hasil yang didapat. Mereka dan PGE sepakat untuk menunggu hasil tes perekrutan yang rencananya dilaksanakan hari Sabtu. "Kalau hasilnya kurang memuaskan, kami akan protes," ujar Angga.  *

STORY HIGHLIGHTS
* Massa juga menilai PT PGE tidak transparansi dalam perekrutan tenaga kerja
* Penerimaan tenaga kerja sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga atau kontraktor * Sepakat untuk menunggu hasil tes perekrutan yang rencananya dilaksanakan hari Sabtu
* Ada 70 orang yang sudah direkrut tanpa adanya sosialisasi