Sangadi Singgung Honor Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Sejumlah sangadi Bolaang Mongondow curhat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolmong, Selasa (10/1). Uneg-uneg ini disampaikan saat rapat koordinasi KPU dengan sangadi dan camat se-Bolmong di Aula Ramadina Lolak.

Jati Potabuga, Sangadi Nonapan Dua menanyakan honor dari KPU untuk para sangadi. Ia beralasan, sangadi punya tanggung jawab yang besar atas suksesnya pemilu.

"Sangadi ujung tombak. Biar hanya lihat-lihat bendera, masa tak ada uang pulsa. Sangadi tak boleh berpolitik, kalau bisa sudah kaya. Karena suara ada pada sangadi," ujarnya.

Jati menyampaikan dengan penuh semangat dan ceplas-ceplos. Ia tak segan-segan menyampaikan uneg-unegnya itu. Peserta rapat menyorakinya dan memberi tepuk tangan pada Jati.

Ketua KPU Fahmi Gobel langsung menanggapinya. Tugas pemerintah daerah yakni menyukseskan pemilihan umum. Tak ada dalam aturan bahwa KPU memberi honor pada sangadi.

"Tak ada dasar hukumnya. Bupati juga koordinasi dengan KPU, namun bupati tak dapat honor. Pemerintah juga yang memfasilitasi KPU, anggaran KPU saja dari pemerintah. Namun akan koordinasikan dengan PPS, koordinasi tetap harus jalan," jelasnya.

Selanjutnya Yoke Goni, Sangadi Tuduaog Baru. Ia bertanya soal Daftar Pemilih Tetap. Ia banyak mendapat pengeluhan terkait warga yang tak bisa memilih pada pemilu yang lalu.

"Mereka datang pada saya lalu bilang, masa baru pada kepemimpinan saya mereka tak bisa memilih. Banyak yang mengeluh, tak dapat undangan," ujarnya.

Yang menjadi persoalan, karena harus menggunakan KTP elektronik, jadi surat keterangan harus langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara jaraknya jauh.

"Kalau bisa, bagaimana jika surat itu dari sangadi saja. Karena saya yang tiap hari bertemu mereka. Saya kenal semua warga saya. Lagian jaraknya jauh," ujarnya.

Selain bertanya soal DPT, Goni sedikit curhat soal pengalamannya dalam pemilu waktu lalu. Di mana dirinya dipecat karena terindikasi tak netral dalam pemilu.

"Waktu itu Pilkada Bolmong periode lalu. Saya hanya hadir dalam kampanye, dibilang tak netral. Saya dipecat. Saya gugat sampai PTUN, dan saya menang. Saya kan sangadi, saya berhak hadir di kampanye semua calon," ucapnya.

Ia juga menyentik soal tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan ketika Panwas dan KPU tak bekerja dengan baik, lalu sangadi yang jadi korban. "Jangan salahkan pemerintah, padahal penyelenggara pemilu yang tak bekerja," ucapnya.

Komisioner KPU lainnya langsung menanggapi persoalan DPT Bolmong. Saat ini DPT ada 167.551. Namun itu bisa kembali berubah jika dilakukan pemutahiran. Saat ini persoalan DPT masih terus diseriusi.

Sebelum tanya jawab, Ketua KPU Fahmi Gobel membawa sambutan. Ia meminta para sangadi agar pro aktif dalam menyukseskan Pilkada Bolmong 15 Februari nanti. Ia juga agar membangun TPS di tempat strategis. (fin)