Antara Bamsoet, Fadli Zon dan Fahri Hamzah: Kompak Sindir Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pernyataan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo terkait demonstrasi 4 November dinilai sama-sama hanya menyajikan teka-teki bagi publik.

"Masyarakat benar-benar dibuat bingung, karena baik Presiden Jokowi maupun mantan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka," kata Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Minggu (6/11).

Bambang menjelaskan, teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31/10).

Entah ada kaitannya atau tidak, esok harinya, SBY tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lalu pada Rabu (2/11) atau dua hari sebelum demo, SBY mengaku sudah mendapatkan info bahwa intelijen menyebut ada keterlibatan parpol di balik aksi unjuk rasa.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi intelijen tersebut fitnah.

"Masyarakat bingung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh," ucap Bambang.

Pernyataan SBY itu, lanjut politisi Partai Golkar ini, sama membingungkannya dengan pernyataan resmi Jokowi pasca unjuk rasa 4 November.

Pernyataan Presiden Jokowi mengenai adanya aktor politik dibalik kerusuhan memunculkan pertanyaan di ruang publik.

Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding presiden.

"Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapapun yang diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa sama-sama menempuh jalur hukum," ucap Bambang.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah pun menyebut penyataan Presiden Jokowi yang menuding ada aktor politik menunggangi kerusuhan di aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) lalu itu mirip zaman Orde Baru.

"Ini kan tudingan gaya Orba, ditunggangi pihak ketiga, aduh itu kuno banget itu. Sudah lebih dari 18 tahun kita enggak pernah dengar lagi," kata Fadli Zon, Minggu (6/11).

Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap aktor politik yang disebut telah menunggangi aksi pada 4 November lalu. Sebab, bila tidak, Jokowi akan dinilai sekedar membuat keresahan belaka.

"Harusnya sebut saja namanya, apa yang dilakukannya, mana buktinya. Jangan menimbulkan keresahan," ucap Fadli.

Fadli yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa menduga Jokowi menyampaikan adanya aktor politik hanya untuk mencari kambing hitam. Hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan Jokowi yang tidak ada di Istana saat demonstrasi berlangsung.

Aksi unjuk rasa pada Jumat lalu awalnya berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Masyarakat berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan dengan tertib untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menista agama.

Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

Presiden Jokowi yang siang harinya meninjau proyek Infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, baru kembali ke Istana setelah kerusuhan mampu diredam.

Setelah memimpin rapat terbatas, Presiden menyatakan apresiasi terhadap unjuk rasa yang tertib pada pagi hingga sore hari, namun menyesalkan kejadian di malam harinya.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11) sekitar pukul 00.10 WIB.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mempertanyakan sikap Jokowi. "Pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi Aksi Damai harus diklarifikasi," kata Fahri Hamzah.

"Sebab, lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif," kata Fahri lagi.

Dia menilai, dengan pernyataan Presiden itu, aparat penegak hukum harus segera bergerak untuk menyelidiki siapa aktor politik yang dimaksud, termasuk mencari bukti keterlibatan dalam kerusuhan.

"Tuduhan presiden ini bisa berbalik jika tidak punya bukti, bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi," ucap Fahri.

Menurut Fahri, justru Presiden yang diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal mempunyai masalah hukum, sehingga menjadi sandera bagi aparat penegak hukum.

Sementara itu, tuduhan Presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar.

"Sebab adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang Presiden daripada sejuta massa aksi. Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi," kata dia.

"Jika tidak, maka sama saja Presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai," ucap dia lagi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mendorong aparat penegak hukum mengusut secara tuntas aktor politik yang menunggangi kerusuhan pada aksi unjuk rasa.

Aparat harus mengungkap pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa ada aktor politik yang menunggangi ricuhnya demonstrasi.

"Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ada aktor politik dibalik demo 4/11 sebaiknya mendorong pemerintah untuk mengusutnya dengan baik, supaya tidak ada yang mengambang, tetapi menjadi terang dan jelas," kata Hinca.

Terlepas dari ada atau tidaknya aktor yang menunggangi, Hinca menekankan bahwa ada banyak sekali pengunjuk rasa yang turun menyampaikan aspirasinya.

"Tuntutan para pengunjukrasa terang dan jelas dan sudah pula direspons pemerintah yang memerintahkan Polri melakukan tugasnya secara cepat tegas dan terbuka paling lambat dua pekan. Masyarakat tentu menunggu proses hukum yang sedang ditangani penyidik dan karenanya harus dihormati," ucap Hinca.

Saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang jauh hari sudah mendapatkan informasi intelijen mengenai keterlibatan parpol dalam aksi unjuk rasa ini, Hinca enggan berkomentar banyak.

"Agar semua terang kita tunggu pemerintah membuktikan tudingan itu," ucap Hinca. (tribunnews/kps)

Baca selengkapnya di Tribun Manado Cetak edisi Senin (7/11/2016)