Jangan Sekali-kali Selipkan Uang di Map

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gerakan memberantas pungutan liar (pungli) yang bergerak secara nasional, termasuk di Sulawesi Utara (Sulut) mendapat dukungan penuh Wali Kota Manado, Dr GS Vicky Lumentut.

Vicky menegaskan, pihaknya serius dan meminta setiap instansi melaporkan di mana masih terjadi pungli. ''Ini menjadi perhatian kita semua. Tidak ada lagi pungli, '' ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi D Vanda Pinontoan, Rabu (03/11) menjelaskan, khusus untuk Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja Komisi D, diharapkan turun tangan dan melakukan cek serta ricek di sekolah-sekolah memastikan di setiap sekolah bebas pungli.

"Memang masih ada keluhan dari orangtua murid di sekolah-sekolah baik swasta dan negeri. Ini perlu keseriusan dari instansi terkait untuk turun ke sekolah-sekolah dan mengecek kebenarannya, '' ujar Vanda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Manado, Hansye Tinangon meminta masyarakat tidak menyelipkan uang dalam map untuk mempercepat proses pengurusan administrasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus suap dan pungutan liar yang marak terjadi.

"Jangan perbiasakan mereka (pegawai) seperti itu. Kalau mereka minta uang silahkan foto siapa dia dan bukti rekamannya," kata Tinangon, Rabu (02/11).

Menurut dia pengurusan izin di Disdukcapil dilakukan secara transparan, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus suap.

Apalagi pemahaman masyarakat bahwa dengan memberikan uang adalah cara tercepat keluar dari prosedur untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cepat.

"Syukur tidak ada yang tertangkap tangan di Pemkot Manado, terutama di Disdukcapil, BP2T, dan Dinas Tata Kota,"kata Tinangon.

Tianangon yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Manado mengatakan tidak ada ampun bagi pelaku pungli. Sebab saat ini Presiden Indonesia Joko Widodo sedang gencar melakukan pemberantasan pungutan liar di seluruh instansi pemerintahan.

"Kami tidak akan mengeluarkan edaran sebab sudah ada dari tahun 2011. Tertangkap tangan, kalau dia Aparatur Sipil Negara (ASN) kami pecat," kata Tinangon.

Tinangon mengaku mereka dibina langsung oleh Sips di bawah naungan Pemerintah Kanada. Artinya layak memberikan imbauan kepada pihak kecamatan untuk menghindari kegiatan pungli.

Kemudian melakukan pelayanan maksimal dan membiarkan pelayanan tersebut berjalan sesuai aturannya.

"Saya berharap pegawai yang suka pungli ditangkap. Tidak ada sistem kedekatan atau persaudaraan,"semua sama harus ditangkap.

Untuk memperbaiki pelayanan mereka, maka didepan ruang tunggu kantor tersebut, diletakan kotak saran.

Sedangkan Wakil Wali Kota Manado, Mor Bastiaan berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pernah terlibat pungli untuk membenahi diri. Sebab ini bukan zamannya lagi menyusahkan masyarakat untuk mendapatkan imbalan baik barang maupun uang.

"Sekali lagi saya ingatkan, saya paling benci pungli, apalagi mencatut nama kami untuk kepentingan itu," ujar Mor.(crk/lix)