Petani Khawatir Korporasi Kuasai Benih Tanaman

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Rencana keikutsertaan Indonesia dalam beberapa perjanjian perdagangan, seperti Trans Pacific Partnership (TPP) dan ASEAN Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP) menimbulkan keresahan bagi para petani.

Kalangan petani menilai, kerja sama ini akan mengancam keberadaan petani di Indonesia.
Beberapa asosiasi petani seperti Aliansi Petani Indonesia, Bina Desa, Aliansi Gerakan Reforma Agrari dan Indonesia for Global Justice (IGJ) yang membentuk Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam beberapa skema perdagangan di dunia ini akan membahayakan Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Rachmi Hertanti mengatakan, berdasarkan bocoran data yang didapat dari Wikileaks dan Knowledge Ecology International yang berbasis di London beberapa waktu lalu, untuk keikutsertaan Indonesia dalam forum ASEAN-RCEP, akan menyuburkan praktik monopoli penguasaan benih dari korporasi.

Pasalnya, dalam dokumen RCEP yang didapat koalisi ini, RCEP akan mewajibkan negara anggotanya untuk segera meratifikasi International Union for Protection of New Varietes of Plant (UPOV 1991).

Ratifikasi ini akan berujung pada keharusan bagi negara peserta RCEP untuk melindungi pemilik paten selama 20 tahun hingga 25 tahun, termasuk yang ada dalam ranah benih, ekosistem dan keanekaragaman hayati. "Itu akan berdampak kepada pelarangan hak pengembangan benih oleh petani atas dasar pelanggaran hak kekayaan intelektual," kata Rachmi dalam konferensi pers, Minggu (16/10).

Makanya, Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Ekonomi mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Isinya, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang rencana keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama perdagangan ini.

Koalisi ini juga meminta agar pemerintah tidak hanya mendasarkan keikutsertaan di forum tersebut pada aspek ekonomi serta membuat kajian mengenai dampak keikutsertaan Indonesia dalam forum hubungan dagang internasional terhadap kehidupan sosial masyarakat

Kepala Departemen Advokasi Perlindungan Petani Aliansi Petani Indonesia Feri Widodo bilang, pemerintah harus keluar dari skema perundingan kerjasama perdagangan itu. "Jangan masuk ke perangkap yang nanti bisa membunuh petani," katanya. *