Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Rapat Paripurna Pengesahan APBD-P Dihujani Interupsi

Melalui pembahasan secara maraton, DPRD Manado akhirnya mensahkan Perda APBD Perubahan 2016.

Penulis: | Editor: Lodie_Tombeg

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Melalui pembahasan secara maraton, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado akhirnya mensahkan Perda APBD Perubahan 2016, Selasa (4/10), pukul 23.00 Wita.

Rapat paripurna pengesahan ABPD Perubahan sempat diwarnai riak. Anggota Fraksi Partai Hanura melontarkan interupsi keras karena tidak diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan akhir. Paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Noortje Van Bone berjalan terus.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan, para kepala SKPD serta para camat dan lurah serta 35 anggota DPRD dimulai dengan pembacaan laporan pembahasan empat komisi dari hasil pembahasan bersama SKPD.

Royke Anter yang mewakili Komisi A membacakan laporan komisi. Dia mengangkat masalah pengangkatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus meminta Pemkot untuk memperhatikan upah para tenaga kebersihan.

Komisi B yang laporannya dibacakan oleh Lina Pusung, menyoroti penurunan PAD. Dia meminta pemerintah memperketat penggunaan anggaran. Selain itu, Komisi B juga merekomendasikan agar dana keluar daerah bagi administrasi perekonomian ditambah untuk mencapai target.

Sementara Komisi C dalam laporan yang dibacakan oleh Lily Binti mengungkapkan, agar Pemkot melaksanakan pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan anggaran. Termasuk memaksimalkan penerangan jalan umum agar Manado lebih terang benderang.

Komisi D yang dibacakan oleh Abdulwahid Ibrahim, lebih menekankan pada beberapa SKPD untuk lebih intens dan seksama dalam urusan wajib dan tidak wajib seperti Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja.

"Banyak anggaran yang tidak teranggarkan dalam bidang agama dan peningkatan kesehatan masyarakat," ujar Wahid.

Pada saat memasuki laporan pendapat akhir fraksi suasana paripurna nampak tegang. Ketegangan itu dipicu karena sejak awal pembahasan di paripurna tingkat satu penyampaian nota keuangan APBD Perubahan, Fraksi Hanura yang tergabung dengan Nasdem, menolak tegas untuk membacakan pemandangan umum.

Akibatnya di paripurna tingkat dua ini, yang memberikan pendapat akhir hanya 5 fraksi, masing-masing Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra dan PAN.

Sidang dipimpin Ketua DPRD, Noortje Van Bone didampingi dua Wakilnya Richard Sualang dan Danny Sondakh. *

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved