Tinangon Janji Akan Mutasi PNS dan Pecat Honorer Disdukcapil Yang Terlibat Pungli

Laporan Wartawan Tribun Manado Felix Tendeken

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado Hansye Tinangon, berjanji akan memutasi stafnya yang terlibat dalam aksi pungutan liar (pungli). 

Hal tersebut akan dilakukan setelah dirinya menerima informasi keluhan masyarakat terkait pembuatan Kartu Keluarga berbiaya.

Kejadian ini dinilai bukan baru pertama kali terjadi melainkan sudah berulang kali dengan unsur kesengajaan menahan berkas untuk mendapatkan upeti.

"Berkas kami sengaja ditahan-tahan dan ternyata pada ujungnya meminta uang," terang warga yang diketahui bernama Juna Beatrix yang juga memosting pernyataannya itu di media sosial facebook.

Tinangon mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan langsung kepadanya bila ada staf pegawai di lingkup Discapil melakukan aksi pungli.

"Saya sampaikan ke masyarakat, jika mendapati ada staf di Disdukcapil melakukan aksi pungli, silahkan langsung catat nama mereka agar saya bisa segera memproses untuk diberikan sanksi," tegasnya.

Sanksi tegas pun menanti para oknum yang suka pungli ini, mulai dari penahanan kenaikan pangkat, penahanan TTP bahkan mutasi ke SKPD lain atau Kabupaten lain.

"Jika dia statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang bersangkutan akan kita mutasi, sebaliknya jika dia honorer langsung berhentikan," kata Tinangon.

Dia mengingatkan warga yang akan melakukan proses pengurusan KTP ini agar menjauhi jasa calo, karena hal tersebut membuka peluang terjadinya pungli.

"Banyak oknum yang suka mengambil keuntungan dalam hal tersebut, dengan modal kedekatan. Ingat jangan lewat calo, kita tidak pernah persulit masyarakat yang mau mengurus administrasi di sini," tukas Tinangon.

Mendengar informasi masalah pungli itu, Wakil Wali Kota Manado, Mor Dominus Bastiaan langsung beraksi. Mor yang geram meminta agar instansi terkait sesegera mungkin menindaklanjuti kasus tersebut.

"Segala bentuk pelayanan administrasi kependudukan itu gratis. Prosesnya pun harus cepat dan tepat. Kalau ada praktek seperti itu kita tidak akan biarkan," tegasnya.