Bukan Lagi Presiden Tapi Bisa Tentukan Presiden Berikut, Mega Raih Gelar Doktor HC

TRIBUNMANADO.CO.ID, BANDUNG - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meraih anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjajaran.

Sejumlah kebijakan semasa menjabat Presiden kelima RI diangkat Megawati dalam orasi ilmiahnya.

Masalah sengketa Sipadan dan Ligitan, Pulau Nipah hingga proyek LNG Tangguh dibeberkan Megawati saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (25/5).

"Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pertangungjawaban sejarah atas berbagai persoalan penting ketika saya menjadi presiden," ucap Megawati saat membuka orasi ilmiahnya di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Bandung.

Pertama, dia menyinggung Sengketa Sipadan dan Ligitan. Menurut Megawati, jika didasarkan pada Undang-undang Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan, Sipadan dan Ligitan tidak termasuk wilayah perairan Indonesia dan Malaysia.

"Sehingga keduanya kemudian memperebutkannya dengan berbagai argumentasi. Sengketa kedua pulau tersebut sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1967. Pada tahun 1996, Pemerintah Indonesia (Soeharto) melunak dan menyepakati untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di Den Haag Belanda," kata Mega.

Saat itu, dia memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

"Dan Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia tersebut kebetulan ditetapkan pada tahun 2002, saat saya menjabat sebagai Presiden," lanjut Mega.

Kedua terkait Pulau Nipah. Menurut dia, ada satu catatan sejarah yang hampir terlupakan, mengenai kedaulatan wilayah RI. Ia mengatakan, Pulau Nipah berbatasan dengan Singapura.

Saat itu, Pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura. Jika pulau itu tenggelam dan hilang, tentu saja wilayah Singapura akan semakin luas.

"Saya segera perintahkan untuk menimbun kembali pulau itu. Ketika berkunjung ke Singapura, pada saat kembali ke Tanah Air, saya minta dijemput dengan Kapal Perang Republik Indonesia untuk meninjau Pulau Nipah. Hal itu saya lakukan dengan sengaja untuk menunjukkan kepada Singapura bahwa Pulau Nipah adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia," ujar Megawati.

Ketiga, yakni proyek Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dia mengatakan, saat itu suplai minyak internasional masih melimpah dan tidak ada satu pun negara yang mau membeli gas Indonesia.

"Gas bumi Indonesia untuk dapat diekspor harus dalam bentuk LNG. Kita pun dalam kondisi harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang langsung bertetangga dengan Tiongkok dan sudah berencana membangun pipa gas ke negara tersebut," kata Mega.

Saat itu, Megawati akhirnya memutuskan untuk melakukan lobi diplomatik "Lenso Bengawan Solo" secara langsung dengan Presiden RRT ketika itu, Jiang Zemin.

Akhirnya, RRT membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia dan memilih bekerja sama dengan Indonesia.

Megawati pun mengakhiri orasi ilmiahnya dengan berpesan supaya pemimpin masa depan adalah pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas.

"Itu sebagaimana pula yang dipesankan Bung Karno kepada bangsa ini," ucap Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

Universitas Padjajdjaran resmi menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) kepada Megawati.

Ketua tim promotor Prof Dr H Obsatar Sinaga, M.Si mengatakan, penganugerahan gelar Dr HC kepada Megawati didasari oleh perjalanan dan sikap politik Megawati yang dibagi menjadi tiga tahap.

Tahapan itu adalah masa sebelum Megawati menjabat Presiden Kelima Republik Indonesia, masa ketika Megawati menjabat Presiden, dan masa setelah tak lagi menjabat Presiden.

"Menariknya meski sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden, Megawati masih bisa menentukan siapa presiden berikutnya," ujar Obsatar seraya disambut tawa para tamu undangan.

Dia juga mengatakan, tim promotor yang diketuainya menilai Megawati memiliki peranan penting dalam mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia, pasca-dirinya menjadi mandataris MPR menggantikan Abdurrahman Wahid.

"Saat menjadi Presiden kelima menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati mampu mengawal proses konsolidasi demokrasi, salah satunya dengan memperluas otonomi daerah seluas-luasnya," lanjut Obsatar.

Megawati pun mengaku terharu saat dianugerahi gelar Dr HC tersebut. Dia mengatakan, penganugerahan gelar ini mengingatkannya kembali pada momen pertama saat dirinya dilantik sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pemberian gelar doktor honoris causa di bidang politik dan pemerintahan ini," ucap Megawati dalam orasi ilmiahnya.

Penganugerahan gelar Dr HC kepada Megawati ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Kalla pun mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Megawati atas penganugerahan gelar Dr HC tersebut.

"Meraih gelar doktor akademis itu sulit karena harus melakukan proses penelitian, membaca, dan lain sebagainya, tapi meraih gelar Doktor Honoris Causa jauh lebih sulit karena harus melalui proses puluhan tahun mengabdikan dirinya di masyarakat," ucap Wakil Presiden yang langsung disambut tepuk tangan oleh para tamu undangan.

Penganugerahan gelar Dr HC kepada Megawati pun ditutup dengan pengalungan simbol Dr. HC kepada Megawati oleh Rektor Universitas Padjadjaran Prof Dr med Tri Hanggono Achmad, dr.

"Dengan ini secara resmi Ibu Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjadjaran beserta hak dan kewajiban yang mengikatnya," ujar Tri Hanggono yang sekaligus mengakhiri prosesi penganugerahan gelar Dr. HC kepada Megawati. (tribunnews/kps)