Sembel: Olly tak Bisa Menolak Jika Dibutuhkan Presiden atau Diperintah Megawati

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Wacana reshuflle kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, berhembus hangat nama Gubernur Sulut Olly Dondokambey akan diplot sebagai Menteri BUMN.

Di internal PDI Perjuangan, kata Paulus Adrian Sembel, Pemerhati Politik Pemerintahan dan Pembangunan, Olly Dondokambey menjadi kandidat menteri sebenarnya bukan hal yang baru lagi, sebab sejak Jokowi-Jk terpilih sebagai Presiden dan Wkl Presiden lalu Olly memang sudah masuk bursa calon Menteri.

Tapi saat itu, Partai khususnya Ketua Umum PDIP, Megawati, mungkin masih membutuhkan OD untuk memfasilitasi segala sesuatu di parlemen waktu itu mengingat kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi PDIP, Pimpinan Komisi XI dan juga Pimpinan Bangga DPR RI yang tentunya merupakan jabatan yang sangat strategis untuk kepentingan partai, mengingat beliau juga sebagai Bendahara Umum PDI Perjuangan.

Makanya kalau skarang OD di-isukan lagi masuk sebagai kandidat menteri, kata Sembel, bukan hal yang baru dijajaran PDI Perjuangan, tapi mungkin masyarakat Sulut yang mendukungnya lebih 50 persen pada pilkada lalu akan terkejut.

''Presiden mungkin sangat membutuhkan kapasitas beliau apalagi melihat konsep pemikiran dan program OD yang sangat brilian, baik sebagai legislator senayan waktu lalu maupun sebagai Gubernur Sulut saat ini, '' kata Sembel, Rabu (25/5).

Jika menyelami pemikiran OD saat ini, ''saya yakin dia tidak ingin menjadi menteri sebab dia dibutuhkan masyarakat Sulut, juga karena keinginannya untuk menjadikan Sulut pioner dikawasan Timur Indonesia. Jadi, apabila akhirnya dia bersedia menjadi menteri hanya karena dua hal, yakni pertama, dia memang sangat dibutuhkan oleh Presiden karena kapasitasnya untuk memacu perekonomian nasional atau yang kedua, karena di tugaskan Partai/Mega agar harus menjadi menteri, '' ujarnya.

Jika dua hal ini terjadi, masyarakat Sulut khususnya para pendukung OD didaerah harus berbesar hati 'merestuinya', bahkan saya yakin OD tidak bisa menolak 'arus permintaan' ini karena pertimbangan, bahwa dia sangat dibutuhkan negara.