DPRD Boltim Terima 171 Usulan Masyarakat Selama Reses Pertama

Hasil reses merupakan pokok pikiran DPRD harus diimplementasikan pemda saat penyusunan nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif

Laporan Wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID,TUTUYAN-Pertama kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna dalam rangka melaporkan hasil resesnya, pada Selasa (24/5).

Anggota DPRD Boltim, Faisal Mamonto mengungkapkan reses masa sidang pertama dilakukan pada 3 April hingga 6 Appril di empat titik berbeda yakni Desa Purworejo Timur, Desa Mototompiaan, Desa Jiko Belanga dan Desa Motongkat.

"Usulan fisik ada 67 usulan, sektor pertabuan, perkebunan dan perikanan ada 27 usulan, sektor pendidikan ada 27 usulan, sektor kesehatan 10 usulan, bidang hukum pemerintahan ada 16 usulan, bidang sosial kemasyarakatan 23 usulan dan pariwisata satu usulan," ungkapnya.

Dalam reses pertama tahun ini katanya ada banyak usulan masyarakat yang mengemuka yang sebagian besar terkait infrastruktur seperti jalan, irigasi, drainasi, air bersih, jalan pertanian.

"Hasil reses kita akan sampaikan ke pemda untuk masuk RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) 2017 tapi tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Boltim Sehan Mokoapa Mokoagow mengatakan reses merupakan sarana komunikasi politik antara anggota dewan dengan konstituen. Dalam forum ini tidak hanya penyerapan aspirasi, pengampaian pengaduan tetapi juga penyampaian pertanggungjawaban anggota dewan kepada pemilih.

"Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi secara berkala dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan chek and balances antara DPRD dan pemda," terangnya.

Dia menjelaskan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) merupakan domain eksekutif dan reses yang menjadi domain legislatif. Keduanya seharusnya diformulasikan dalam RKPD dan renstra karena merupakan aspirasi masyarakat.

"Hasil reses merupakan pokok pikiran DPRD harus diimplementasikan pemda saat penyusunan nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu, hasil reses ini diusulkan untuk dimasukkan dalam RKPD 2017," tegasnya.

Dia menjelaskan dalam permendagri 54 rahun 2010 dinyatakan penelaan pokok pikiran DPRD berasal dari rapat dengar pendapat atau hasil reses. Hasil reses merupakan aspirasi riil masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya.

"Untuk itu DPRD meminta pemda agar segera menindaklajuti hasil reses untuk diprioritaskan," ungkapnya

Selain menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian hasil reses pertama 2016. Paripurna dirangkaikan dengan penutupan masa sidang pertama dan pembukaan masa persidangan kedua DPRD Boltim

Penulis: Aldi
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved