Ical Tutup Rapat Hasil Perbincangan dengan Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ditemani Sekjen Idrus Marham menyambangi Istana Negara, menemui Presiden Jokowi, Kamis (12/5). Usai pertemuan, Aburizal tak memungkiri Presiden memberikan arahan jelang Munaslub yang akan digelar di Pulau Dewata Bali, 14-16 Mei 2016 mendatang.

Kedatangan Aburizal atau kerap disapa Ical ini sekaligus menyerahkan undangan kepada Presiden untuk besedia hadir, sekaligus membuka Munaslub Golkar. Namun, usai pertemuan Ical tak menjelaskan, apa arahan yang disampaikan oleh Presiden kepadanya. "Ya, ada pengarahan (oleh Presiden kepada kader). Masak saya ngatur Presiden mau ngomong apa, "ujarnya.

Ical hanya berharap Presiden datang ke Munaslub. Menurut dia, kehadiran Presiden sangat penting bagi partainya. "Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Semua partai, organisasi, tentu berkepentingan buat Pak Presiden. Sebuah kehormatan siapapun kalau Presiden datang," ujar dia.

Munaslub Partai Golkar diputuskan diselenggarakan di Bali Tourism Development Corporation atau Indonesia Tourism Development Corporation, Nusa Dua, yang merupakan kawasan hotel berbintang. Delapan tokoh akan bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar untuk tiga tahun mendatang.

Delapan calon ketua umum itu yakni Setya Novanto, Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, Priyo Budi Santoso dan Mahyudin.

Ical kemudian memastikan, pemerintah akan bersikap netral kepada para calon yang akan bertarung dalam Munas nanti. Ical memastikan, adaya dukungan Presiden kepada salah satu calon, tidaklah benar. "Pemerintah enggak dukung siapa-siapa. Itu yang disampaikan kepada saya. Kalau pribadi mau ke sini atau tidak ke sini boleh-boleh saja," ujarnya diplomatis.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi terkait salah satu calon ketua umum Golkar yang terjaring 'operasi tangkap tangan' oleh Komite Etik Partai Golkar. Salah seorang calon ketua umum yang dimaksudkan adalah Ade Komaruddin. Ade Komaruddin kemudian diduga telah melanggar kode etik partai. Hal itu dikarenakan sang calon ketua umum diduga menemui pemegang hak suara.

Jusuf Kalla menegaskan, perlu ditelusuri lebih jauh soal pertemuan tersebut. Apakah memang betul ada pelanggaran seperti praktik politik uang atau tidak. "Ya tergantung pertemuannya, kalau maksud pertemuannya menjurus ke politik uang, tentu salah," ujar Jusuf Kalla yang tak lain mantan Ketua Umum Golkar ini.

Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar, Fadel Muhammad sebelumnya mengungkap, calon ketua umum yang dimaksudkan, didapati menemui pengurus DPD I Kalimantan Barat di suatu hotel di bilangan Jakarta Selatan. Namun kubu Akom menepisnya. Bahkan kubu Ade Komarudin berencana untuk melaporkan kasus tersebut ke Polisi.

Anggota Tim Sukses Ade Komarudin, Friman Soebagyo melihat adanya permainan kotor menjelang Munas Luar Biasa Golkar. Hal itu terkait banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) pengurus daerah Golkar. "Ini menjadi persoalan. Munas ini kalau mau jadi rekonsiliatif dan demokratis, tidak boleh ada rekayasa. Akan menciderai dari munas itu sendiri," kata Firman.

Ia mengatakan AD/ART Golkar menyebutkan Plt tidak memiliki hak suara. Firman menuturkan banyak pengurus DPD Golkar tingkat II yang protes dengan pergantian tersebut. "Banyak Ketua DPD II yang tidak dukung calon tertentu lalu diganti, lalu pilih Plt yang dukung calon tertentu," ujarnya. "Semua harus siap menang dan menang kalah, jangan dengan cara akal-akalan. Yang saya dengar, diarahkan untuk dukung SN (Setya Novanto)," katanya.

Anggota tim sukses Setya Novanto, Roemkono membantah pergantian pengurus Golkar di daerah terkait dukungan di Munaslub. "Itu tidak benar. Mana bisa SN (Setya Novanto) instruksikan ganti pengurus," kata Roemkono.

Ketua BURT itu pun meminta seluruh calon calon ketua umum berkompetisi melalui ide dan gagasan. Ia menilai Setya Novanto merupakan sosok yang demokratis serta fairplay. "Jadi tidak benar ada pemecatan itu," kata Roem. (tribun/nic/fer/ikg/rek/kcm)