Pembubaran Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jogja Coreng Nama Indonesia

AJI menilai tindakan sepihak tersebut mencoreng nama Indonesia di kancah internasional.

Pembubaran Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jogja Coreng Nama Indonesia
IST
Logo AJI.

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam aksi pembubaran acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016 yang digelar AJI Yogyakarta oleh Polres Yogyakarta, Selasa (3/5).

AJI menilai tindakan sepihak tersebut mencoreng nama Indonesia di kancah internasional. Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono dalam pernyataan pers mengungkapkan, tindakan aparat di Yogyakarta justru memperburuk ranking kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Berikut pernyataan sikap lengkap AJI Indonesia:

Pernyataan Pers AJI Indonesia:
"Kasus Yogyakarta Coreng Indonesia di Kancah Internasional"

Pembubaran peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016 yang digelar AJI Yogyakarta oleh Polisi Resort (Polres) Yogyakarta, mencoreng Indonesia di kancah internasional. Tindakan itu justru memperburuk ranking kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. AJI Indonesia mengecam keras sikap kepolisian yang gagal memberikan rasa aman bagi terselenggaranya peringatan WPFD 2016 di Yogyakarta, yang juga dirayakan serentak di seluruh dunia.

"Di saat seluruh dunia memperingati Hari Kebebasan Pers, justru terjadi proses penginjak-injakan hak atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta. Ranking kebebasan pers Indonesia akan semakin terpuruk karena tindakan sekelompok orang yang memaksakan kehendak. Kelompok antipluralisme, intoleran ini seakan dibiarkan dan sehingga aksi mereka terus terulang," kata Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono di Jakarta, Rabu (4/5/2015).

Apalagi, tindakan sewenang-wenang polisi itu terjadi setahun, sebelum Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan World Press Freedom Day pada 2017 mendatang.

Suwarjono menambahkan, polisi gagal memberikan rasa aman warga negara yang menyelenggarakan kegiatan secara konsitusional.

"Pembubaran acara oleh kepolisian dengan alasan ada sekelompok masyarakat yang berbeda pendapat menunjukkan aparat kepolisian diskriminatif. Banyak aktifitas lainnya yang mati-matian dibela polisi. Dari penggusuran hingga acara pejabat negara, meski mendapat penolakan, demonstrasi kelompok masyarakat, tetap bisa berlangsung. Polisi menjaga, mengamankan aktifitas hingga selesai. Kenapa bila kami yang menyelenggarakan acara, dengan dalih ada penolakan sekelompok warga kami tidak dijaga. Justru dibubarkan," kata Suwarjono.

Peristiwa pembubaran acara peringatan WPFD 2016 itu terjadi Selasa malam. Ketika itu, puluhan jurnalis dan aktivis gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar acara di sekretariat AJI Yogyakarta, di Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta.

Halaman
12
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved