Puskesmas di Minsel Masih Kekurangan Obat
Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (DPRD Minsel).
Penulis: | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG - Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (DPRD Minsel) kembali digelar pada Senin (25/4).
Rapat bertempat di kantor DPRD itu mengagendakan menyampaikan rekomendasi DPRD soal Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2015 kepada Bupati Minsel, Christiany Euginia Paruntu.
Tetty, sapaan Bupati, menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan yang hadir pada rapat yang dimulai pukul 17.00 Wita. "LKPJ merupakan amanat dalam Undang-undang (UU) berupa informasi laporan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan adanya rekomendasi yang sudah diberikan dapat menjadi pertimbangan sekaligus nilai tambah bagi Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel)," katanya.
Adapun beberapa poin rekomendasi yang diberikan di antaranya dari aspek kesehatan yaitu tersediannya kepastian jaminan kesehatan kepada masyarakat hingga diperlukan perekrutan tenaga medis (dokter ahli).
Juga meningkatkan pelayanan kesehatan pasien di puskesmas, dan pengadaan obat yang dinilai masih kurang.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jenny J Tumbuan didampinggi Wakil Ketua I Rommy Pondaag dan Wakil Ketua II Franky Jirro Lelengboto. Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Franky Donny Wongkar, Forkompimda serta pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pada kesempatan itu, Jenny memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati karena adanya peningkatan yang cukup signifikan di bidang pendapatan daerah.
"Dengan demikian adanya kepastian sumber pendapatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah akan berimplikasi pada ketersediaan dana yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan," kata Tumbuan.
Jika dibandingkan dengan tahun 2014 telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan di bidang pendapatan daerah. Hal ini dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah dengan nominal yang lebih banyak dibandingkan tahun 2014.
Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran telah mencapai 86,02 persen dan untuk fisik 100 persen. Sementara dalam realisasi anggaran untuk dana desa sebesar 99,99 persen dan Alokasi Dana Desa (ADD) capai 100 persen. *
