DPRD Boltim Sampaikan 15 Poin Rekomendasi Terhadap LKPJ 2015

Dalam penyampaian LKPJ Bupati agar menyampaikan data-data yang akurat untuk mengukur secara objektif capaian kinerja satuan kerja.

DPRD Boltim Sampaikan 15 Poin Rekomendasi Terhadap LKPJ 2015
TRIBUNMANADO/ALDI PONGE
Kaantor DPRD Boltim 

Laporan Wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID,TUTUYAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada daerah, pada Senin (18/4).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Jemi Tine mengatakan penyampaian 15 poin rekomendasi tersebut untuk mewujudkan terlaksananya otonomi daerah dan menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.

"Dalam penyampaian LKPJ Bupati agar menyampaikan data-data yang akurat untuk mengukur secara objektif capaian kinerja satuan kerja. Sehingga perlu dilakukan pemutahiran data secara berkala," tegasnya.

DPRD meminta agar Bupati perlu melakukan evaluasi kepada satuan kerja terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Penyerapan anggaran harus dimaksimalkan untuk mencega silpa diakhir tahun anggaran," ucapnya.

DPRD juga meminta pemda untuk membuka akses pendidikan secara merata hingga daerah terpencil. Sektor kesehatan harus ada ketersediaan tenaga medis dan ketersediaan obat-obatan yang memadai.

DPRD mendesak pemda agar dilakukan pendataan kembali masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. "Pemerintah juga harus memperhatikan pengadaan air bersih dan perlu pendampingan secara komprehensif terhadap pengelolaan dana desa," terangnya.

Pemda diminta untuk membangun balai latihan kerja guna ketersediaan SDM yang handal dalam menghadapi masyarakat ekonomi asia. "Perlu ada upaya untuk mengatasi kenakalan remaja dengan menggelar kegiatan-kegiatan serta perlu pelatihan kepada pemuda dalam kepedulian terhadap lingkungan dan sosial," tegasnya.

Pemda diminta juga untuk menjalin kerjasama dengan daerah tetangga diberbagai sektor terutama pariwisata dan perdaganganan.

Wakil Ketua Dewan Sehan Mokoapa Mokoagow mengatakan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Halaman
12
Penulis: Aldi
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved