Sistem Pergudangan Harus Terintegrasi

Laporan Wartawan Tribun Manado Herviansyah

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO-Sistem pergudangan harus terintegritas dengan pola kebijakan pemerintah. Dengan demikian pergudangan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya utuk meningkatkan pergerakan ekonomi.

"Pergudangan harus sinkron dengan poa kebijakan pemerintah daerah, sehingga bisa berkembang dengan baik kedepannya," ujar Anggota Pokja KEK Bitung Joubert Maramis dalam Forum Diskusi Kebijakan Perdagangan yang berlangsung di Swis-belhotel Maleosan Manado, Jumat (8/4/2016).

Joubert menambahkan untuk itu kedepannya diharapan pergudangan masuk dalam kawasan khusus, seperti KEK. Sebab di kawasan tersebut terdapat intensif, baik fiskal dan non fiskal sehingga nanti bisa tersinkronisasi. Jika dibangun diluar kawasan, nantinya bisa saja setelah didirikan gudang, ternyata harus dibongkar, karena tidak sesuai dengan tata kota. "Oleh karena itu, harus masuk dalam kawasan," katanya.

Dia mencontohkan seperti di Bitung nantinya pergudangan akan dibangun di dalam KEK, sebab disana terdapat industri yang bisa menunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk didalamnya komoditas yang siap ekspor.

Saat ini, hal tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga tidak heran ekspor komoditas unggulan di Sulut ke berbagai negara di dunia hanya 1/3 yang dari Pelabuhan Bitung, sedangkan 2/3 lainnya di ekspor melalui pelabuhan di Jawa, seperti di Surabaya dan Jakarta.

Hal tersebut terjadi, karena di Bitung pelabuhannya masih belum memadai untuk melakukan ekspor, seperti tidak adanya laboratorium pemeriksaan barang seperti pala dan lain-lain. Untuk itu, kedepannya diharapkan hal tersebut tidak lagi terjadi.

Apalagi Bitung memiliki letak yang sangat strategis untuk ke Asia-Pasifik. Dibandingkan dengan Jakarta atau Surabaya ada perbedaan jarak yang cukup jauh.

Sedangkan Peneliti Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kementertian Perdagangan Bagus Wicakseno mengungkapnya berdasarkan kajia dari Bank Indonesia (BI) kebutuhan pergudangan naik 10-30 persen, untuk itu harus menjadi perhatian.

"Namun demikian biaya pergudangan di Indonesia sebesar 9,47 persen terhadap PDB masih lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti Thailand sebesar 7,6 persen, Indian 3,8 persen dan Tiongkok 6,3 persen," ujarnya.

Untuk itu, industri jasa pergudangan layak dikembangkan dengan didiukung perbaikan infrastruktur, standarisasi gudang, pembinaan SDM dan pencegaha relokai supplier ke luar Indonesia merupakan hal yang perlu menjadi perhatian