Jokowi, Lain Kali Yang Cepat Dong Bikin Keputusan. Tapi Oke Juga Sih
Akibatnya, sudah terlebih dulu terjadi polemik antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai pemerintah terlalu lambat mengambil keputusan soal pembangunan kilang pengolahan gas blok masela.
Baca: Ngeri! Power Bank Meledak, Pipi Pemuda Manado Ini Robek
Akibatnya, sudah terlebih dulu terjadi polemik antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Baca: Ruhut Sindir Dhani Pakai Istilah 'Kodok dan Kecebong' Jokowi di Istana Bogor
Rizal ingin pembangunan dilakukan di darat, sementara Sudirman ingin pembangunan dilakukan di laut. Sudirman bahkan sempat mengungkapkan bahwa ada koleganya di pemerintahan yang hendak menghambat pembangunan blok masela.
Namun, akhirnya pada Rabu (23/3/2016) lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pembangunan dilakukan di darat.
Baca: Polwan Cantik Ini tak Takut Bertugas Jaga Gereja di Daerah Rawan Pembunuhan
"Keputusan itu menurut saya terlalu lama sehingga mengakibatkan polemik yang cukup panjang dan tidak perlu. Mestinya, keputusan itu bisa diambil lebih awal sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada investor," kata Fadli saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).
Kendati demikian, Fadli Zon mengaku tetap mengapresiasi keputusan Jokowi bahwa blok masela dibangun di darat. Fadli menilai, keputusan blok masela dibangun di darat atau di laut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Baca: (VIRAL) Berikan Pengalaman Naik Sepeda Motor Virtual, Pria Ini Dijuluki 'Dad of The Year'
Dengan dibangun di darat, maka pemerintah bisa turut melibatkan masyarakat di sekitar lokasi dalam pengerjaannya, namun ada pula masalah sosial seperti pembebasan tanah dan lain-lain.
Baca: (FOTO) Basuh dan Cium Kaki Pengungsi Muslim, "Kita Semua Bersaudara di Mata Tuhan"
Sementara jika dibangun di laut, masyarakat tidak akan banyak terlibat, pengerjaannya akan lebih mahal, namun tidak melibatkan masalah seperti pembebasan lahan.
"Ya syukurlah artinya sudah mengambil keputusan tapi lain kali saya kira presiden kalau mengambil keputusan itu jangan terlalu lama dan jangan membuat suatu proses kegaduhan yang tidak perlu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
"Dudukan saja secara internal dikaji baik buruknya kemudian diambil keputusan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak perlu dengar di ruang ruang publik," tambah dia.
