Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Jumlah Honorer Boltim Membludak

Ratusan warga mengajukan diri menjadi tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Penulis: Aldi Ponge | Editor:
TRIBUNMANADO/ALDI PONGE
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengumpulkan seluruh tenaga honorer atau tenaga kontrak di jajaran pemkab Boltim, pada Rabu (14/1) 

Laporan wartawan Tribun Manado Aldi Ponge

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Ratusan warga mengajukan diri menjadi tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Euforia kemenangan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boltim memberi banyak dampak termasuk bertambahnya jumlah tenaga honorer. Ratusan warga mengajukan diri untuk menjadi THL di semua satuan kerja.

"Mereka adalah pendukung yang merasa punya hak mendapat pekerjaan. Padahal banyak juga honorer yang kalah pilkada memilij keluar karena tak tahan. Tapi justru lebih banyak yang masuk," kata seorang PNS Boltim, pada Senin (21/3).

Katanya, sebaiknya dilakukan seleksi agar tenaga honorer yang bekerja adalah yang terbaik. Ini juga merupakan cara mengurangi jumlah tenaga honorer. "Bupati dilemah karena mereka anak Boltim, jadi sebaiknya dites saja. Tapi yang sudah lama bekerja dan putra putri Boltim yang diutamakan," tuturnya.

Bupati Sehan Landjar pun tak menampik banyaknya pelamar baru yang mengajukan diri. Diruangannya sudah bertumpuk-tumpuk map berisi surat lamaran. "Sudah satu meter lebih, mungkin sudah seribu lebih. Padahal dana untuk honorer hanya Rp 12 miliar," ungkap Sehan.

Pemda pun bagai makan buah simalakama, serba salah. Mau menerima sudah menabrak aturan. Jika tidak menerima, mereka adalah warga Boltim yang perlu disediakan lapangan kerja.

"Angkat tenaga honorer hanya kebijakan pemda. Ini harusnya sudah dilarang menerima honorer. Hingga saat ini saya belum tandatangan surat keputusan pengangkatan. Saya minta persetujuan BPK," tegasnya.

Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mewanti-wanti banyaknya tenaga honorer di Boltim. BPK meminta agar dari 9 ratusan yang masuk SK dua bulan pertama dikurangi hingga enam ratusan.

"Jika belanja pegawai terlalu banyak, bisa jadi Boltim tak bisa lagi menerima PNS. Jadi pemda akan mengurangi jumlah honorer terutama yang dari luar Boltim. Ditandatangani penjabat ada 973 orang, BPK sudah bilang telalu banyak. Tapi sekarang sudah banyak sekali yang baru mengajukan diri," ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim, Darwis Lasabuda tak menampik makin banyaknya pelamar yang mengajukan diri menjadi tenaga honorer tersebut. "Di BKD sudah 30 orang yang mengajukan, padahal disini sudah ada 17 orang. Itu sudah ideal," katanya.

Katanya, saat ini masih dalam tahap verifikasi nama-nama tenaga honorer. BKD meminta agar satuan kerja mengusulkan lagi nama-nama honorer.

"Sebelumnya SK yang ditandatangi penjabat Bupati hanya untuk dua bulan. Mudah-mudahan awal april sudah ada SK baru. Idealnya Boltim hanya butuh enam ratusan tenaga honorer," bebernya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved