Pejabat Pemkab Minsel Juga Tes Urine

TRIBUNMANADO.CO.ID, AMURANG - Kasus yang menimpa Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi (27), menjadi pelajaran betapa berbahayanya narkoba. Senyawa atau bahan berbahaya itu bahkan sudah masuk ke kalangan birokrasi. Bahkan Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) bergerak. Sebaliknya jajaran pemerintahan daerah mulai proaktif melibatkan Badan Narkotika Nasional di daerah untuk memeriksa seluruh Aparatur Sipil Negara (ANS).

Termasuk Wakil Bupati Minahasa Selatan, Frangky Wongkar yang memerintahkan ASN mengikuti tes urine. Dalam aktu dekat ini, pemerintah bakal segera melakukan tes urine bagi semua ASN di lingkup Pemkab Minsel. Wongkar menuturkan, tes urine sangat dibutuhkan untuk membuktikan ASN yang terbebas dari penyalagunaan narkotika dan zat berbahaya lainnya. "Kebetulan juga, saya yang menjadi ketua tes urine tersebut dan bekerja sama dengan BNN Kabupaten Minsel," katanya, Jumat (18/3). Dikatakannya, kasus seorang bupati yang tertangkap BNN memakai narkoba membuktikan bahwa siapa saja dapat dirusak oleh barang haram itu.

"Mau masyarakat biasa sampai pejabat bisa menjadi sasaran empuk pengedar narkoba," kata poltisi PDI-P ini. Soal waktu tes urine, Wongkar mengatakan itu rahasia. "Mau minggu depan atau bulan depan itu belum mau kami sampaikan ke publik, karena ini masih bersifat rahasia," katanya lagi. Saat ditanya jika ada ASN yang positif menggunakan narkoba apakah ada sanksi dari Pemkab Minsel, Wongkar mengatakan, pastinya sanksi tegas (pecat) akan diterapkan. Karena ASN yang positif sebagai pengguna narkoba mencoreng korps aparatur pemerintah.

"Tapi saya berharap saat tes dilakukan, semua ASN tidak akan terbukti atau hasilnya negatif. Mari kita tunggu saja kapan tes urine ini dilaksanakan," tuturnya. Henly Tuela, tokoh pemuda Minsel mengatakan, langkah tepat Pemkab Minsel akan melakukan tes urine, karena bukan tidak mungkin ada yang mengkonsumsi narkoba. Ia meminta agar pemerintah transparan soal hasil tes urine. "Kalau ada yang positif silakan diumumkan ke media dan publik agar ada sanksi moral kepada yang bersangkutan. Namun kami meminta bukan hanya pegawai saja yang tes urine namun sampai kepada pejabat tingkat atas," tandasnya. *